Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Lagi, Petinggi Demokrat Beri Nilai Jelek untuk Ruhut
Wednesday 11 Dec 2013 16:00:02

Ruhut Sitompul saat di acara Rapimnas.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepak terjang politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kembali mendapat sorotan negatif dari petinggi partai tersebut. Kali ini, kritik keluar dari anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok.

Menurut Mubarok, Ruhut hanya pemain sinetron yang berpolitik. Karena itu, ia tak heran apabila anggota Komisi III DPR itu sering membuat gaduh dan menuai kontroversi.

"Ruhut itu pemain sinetron, dalam berpolitik dia suka berperan sebagai pemain sinetron," kata Mubarok, saat dijumpai di sela-sela acara seminar politik kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Mubarok mengaku tak paham alasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Ruhut sebagai juru bicara. Sebab, sikap yang ditunjukkan Ruhut lebih banyak memberikan gangguan ketimbang manfaat untuk Demokrat.

"Menurut penilaian umum tentu (sikap Ruhut) tidak pas, tapi kadang diperlukan," pungkasnya, seperti dilansir kompas.com.

Sebelumnya, penilaian negatif juga sempat dilontarkan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat TB Silalahi. Ia mengaku prihatin dengan sikap yang kerap ditunjukkan oleh Ruhut yang gagal memberikan contoh baik pada kader internal dan masyarakat.

TB Silalahi menegaskan, seharusnya Ruhut mampu menguasai emosinya dan mengintrospeksi diri. Ia khawatir, lama kelamaan sikap-sikap dari Ruhut ini akan semakin mengganggu citra Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Ruhut Sitompul begitu populer dengan pembawaan dan gaya bicaranya yang keras. Untuk hal-hal tertentu, ia bahkan berani mengeluarkan serangan terbuka untuk pihak yang kontra pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa hari lalu, Ruhut diadukan ke Polda Metro Jaya dan Badan Kehormatan DPR oleh pengamat politik Boni Hargens dengan tuduhan penghinaan rasial. Saat didesak meminta maaf, Ruhut justru menolak dan mengancam akan melaporkan balik Boni dengan tuduhan penghinaan kepada Presiden SBY.(kmp/bhc/rby)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
• Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
• Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
• Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
• Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
• Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]