Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Aceh Timur
LSM-FPRM Mendesak Penegak Hukum Mengusut Tuntas Oknum Geuchik Ijazah Aspal
Saturday 26 Oct 2013 22:25:44

Nasruddin Ketua Lembaga Swadaya Masyaraka (LSM) Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM).(Foto: BeritaHUKUM.com/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Lembaga Swadaya Masyaraka (LSM) Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) mindesak penegak hukum Aceh Timur jangan menutup mata terhadap pelaku atau yang Ikut terlibat dalam pembuatan Ijazal Aspal (asli Tapi palsu) yang di lakukan MYA Oknum Geuchik terpilih Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok,kabupaten Aceh Timur.

Panitia Pemilihan Geuchik dan Lembaga Tuha Peut Gampong setempat serta Camat Julok, juga harus di periksa karena diduga ikut terlibat dan tidak berani tegas dalam menjalankan tugas, sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hal tersebut di sampaikan Ketua FPRM Nasruddin Sabtu (26/10) Pada awak media, Panitia Pemilihan Geuchik dan Lembaga Tuha Peut Gampong Ulee Blang tidak bersikap netral, malah ikut terlibat dalam upaya membohongi warga, menutup-nutupi tindak pidana yang diperbuat oleh Geuchik terpilih tersebut.

Menurut laporan dari warga dan hasil investigasi FPRM, terkait Penggunaan Ijazal aspal bukan hanya di lakukan MYA saja, namun disinyalir ada juga Oknum Geuchik lain di wilayah Kecamatan Julok yang memiliki ijazah "Aspal" (Asli tapi palsu-red).

FPRM mendesak pemerintah, Kabag Pemerintahan Mukim dan Gampoeng Kabupaten Aceh Timur, "agar dapat membatalkan kemenangan MYA, karena telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, kalau hal ini tidak di indahkan, maka akan banyak LSM, OKP dan ORMAS di Aceh Timur akan melakukan protes," ujar Nasruddin.

"Kalau tuduhan warga terbukti MYA, bukan hanya melanggar KUHP, Hal tersebu juga melanggar Pasal 69 ayat [1] UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tentang Penggunaan ijazah, dengan ancaman Lima tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 dan pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara," pungkas Nasruddin.(bhc/kar)


 
Berita Terkait Aceh Timur
 
• Kejati Aceh Tetapkan Mantan Bupati Aceh Timur Sebagai Tersangka
 
• Camat Idi Tunoeng Lantik Nurdin Jalil Jadi Imum Mukim Kota Baro
 
• Kemenag Aceh Timur Memperingati Maulid Nabi dan Temu Pisah Kakankemenag
 
• KSDA Aceh Timur Santuni Balita Penderita Lumpuh Layu dan Hidro Sefalus
 
• LSM, Ormas Minta Kajati dan BPKP Aceh Periksa Dugaan Gratifikasi Sekda Aceh Timur
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]