JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap untuk memberikan perlindungan terhadap para korban pelanggaran HAM berat. Pemberian bantuanitu mencakup aspek restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.
Bahkan, saat ini yang sudah dijalankan adalah pemberian bantuan medis dan bantuan psiko-sosial. "Pemberian bantuan tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) LPSK Nomor 4/2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Korban," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam press briefing si kantor LPSK, Jakarta, Jumat (11/11).
Sedangkan nggota LPSK Lili Pintauli mengatakan, perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat merupakan hak korban dan kewajiban negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan juga putusan-putusan (yurisprudensi). "Pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat merupakan amanat UU Nomor 13/2006 yang disebutkan dalam Pasal 6 dan pasal 7," jelasnya.
Dalam pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat, lanjut dia, LPSK belum pernah memakai instrumen kompensasi. Alasannya, hal tersebut membutuhkan putusan pengadilan HAM. "Sedangkan untuk restitusi sudah dilakukan dengan mengajukan restitusi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ifdal Kashim menyatakan bahwa pihaknya sangat terbantu dengan adanya perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat dari LPSK. "Korban pelanggaran HAM pada umumnya telah dilindungi LPSK. Jika ada dimensi pidana dalam kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM juga selalu komunikasi dengan LPSK," tandasnya.(mic/irw)
|
