JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menolak calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), banyak respon yang bermunculan baik mendukung maupun menyayangkan sikap Kejagung tersebut. Namun, yang jelas orientasi kelainan seks kaum LGBT itu bertentangan dengan Pancasila.
Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mujahid menegaskan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Rabu (27/11), LGBT sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, terutama terkiat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
"LGBT bisa mendapat semua haknya sebagai warga negara Indonesia. Satu satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspos dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum, karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab," tandas Sodik.
Seperti diketahui, Kejagung RI telah menolak calon ASN yang mendaftar dengan kelainan orientasi seksual. Kejagung sendiri, ucap Sodik, punya dasar hukum penolakan LGBT. Dasar hukum yang disampaikannya adalah Permen, Perpres, PP, UU, sampai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. "Ini harus jadi pedoman dan pegangan semua lembaga negara dalam penerimaan CPNS," seru politis Partai Gerindra ini.
Ia juga menambahkan, semua warga negara memang punya hak dan kewajiban yang sama. Salah satu kewajiban dasar kaum LGBT, sambung mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu, adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia, yaitu nilai dan norma Pancasila.(mh/sf/DPR/bh/sya) |
