Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
LAF
LAF Mendesak Pemerintah Aceh Bangun Rumah Masyarakat Miskin
Thursday 19 Sep 2013 14:32:58

Kondisi Rumah Badriah Nurdin janda Miskin Asal Desa Matang Kupula Sa kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.(Foto Dokumen BeritaHUKUM.com/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Lembaga Acheh future (LAF), Mendesak Pemerintah Aceh, serius Memperhatikan Nasib warga Masyarakat miskin, yang tersebar di kabupaten/Kota, terutama masyarakat pedalaman Aceh Timur.

Berdasarkan Hasil investigasi yang di lakukan Lembaga tersebut, di desa (Gampoeng) Abeuk geulanteu dan di beberapa desa dalam kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (17/9), menemukan ratusan rumah warga tidak layak huni, tanpa mendapatkan perhatian pemerintah, baik Kabupaten maupun Provinsi.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Lembaga Acheh future Tgk.Razali Yusuf pada awak media ini, Kamis (19/9) di Aceh Timur," Razali Yusuf mencontohkan, salah seorang janda miskin Badriah Nurdin," Badriah seorang janda miskin, sehari hari bekerja mencari kepiting di areal tambak warga, belum pernah mendapatkan bantuan.

Menurut Razali," Badriah, sudah berulang kali mengajukan permohonan bantuan rumah kaum duafa pada pemerintah setempat, namun hingga saat ini, belum ada kejelasannya," ujar Razali Yusuf lagi, menimpali kata kata Badriah Nurdin.

Hal tersebut dibenarkan, salah seorang tokoh masyarakat setempat, Ilyas Zen (32 Th) mengatakan, "saat ini masih banyak rumah warga masyarakat, yang sangat miskin disini, yang perlu harus segera di bantu, data tersebut mencapai hampir 60-an unit," jelas Ilyas Zen.

Ketua Lembaga Acheh Future Razali Yusuf, Mendesak Pemerintah Aceh, baik provinsi maupun Kabupaten, untuk segera menyiapkan dana untuk membangun Rumah warga Masyarakat miskin, kami juga mengharapkan pemerintah, untuk memperoleh data base penerimanya, jangan mengandalkan proposal yang di terima (masuk ke pemerintah).

Pemerintah harus membentuk Tim Khusus, melakukan survey, untuk mem validkan data, saat ini pemerintah melihat siapa yang membuat proposal, dialah yang mendapatkan bantuan rumah tersebut, bila dilihat dari segi kelayakan, Si penerima yang mengajukan proposal tersebut, sangatlah tidak layak, bila di bandingkan dengan masyarakat lain," ujar Razali Yusuf lagi.

"Pemerintah Aceh, saat ini kurang memperhatikan nasib warga masyarakat miskin," pungkas Razali yusuf.(bhc/kar)


 
Berita Terkait LAF
 
• Perdamaian di Aceh Tanpa Keadilan
 
• Acheh Future Dukung Program Bantuan Rumah Untuk Mantan Kombatan GAM
 
• Lembaga Acheh Future Mendesak Pemerintah Memperhatikan Nasib Anak Aceh
 
• LAF Mendesak Pemerintah Aceh Bangun Rumah Masyarakat Miskin
 
• LAF dan RASSA Desak Pemerintah Masukkan Hasil Muzaqarah Ulama Dalam Qanun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]