Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
LACI Deklarasikan Pemilu Damai serta Gelar Diksusi Soal Populisme Islam
2019-01-26 20:25:15

LACI (Lembaga Cita Insan Indonesia) adakan diskusi 'Membaca Arah Populisme Islam di Pilpres 2019' sekaligus deklarasi pemilu damai di D'Hotel Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (26/1).(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai salah satu upaya dalam mensukseskan pesta demokrasi, gabungan sejumlah anak muda yang tergabung dalam Lembaga Cita Insan Indonesia (LACI) mendeklarasikan Pemihan Umum damai 2019.

"Kami atas nama generasi muda Indonesia dari LACI, dengan ini menyatakan sikap yaitu mendorong kampanye pemilu aman, damai," ujar perwakilan LACI, Endah, kala menggelar diskusi 'Membaca Arah Populisme Islam di Pilpres 2019' sekaligus deklarasi pemilu damai di D'Hotel Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (26/1).

Perkembangan isu hoaks di pemilu juga merupakan salah satu fokus dari LACI untuk dikaji lebih lanjut. Mereka merasa khawatir dengan penyebaran informasi bohong yang kian masif di masyarakat. Karenanya mereka mengajak seluruh masyarakat melawan hoaks dalam ajang kontestasi.

"Kita juga ingin pemilu berlangsung tanpa hoaks, SARA dan politik uang," kata dia.

LACI juga menginginkan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Sebab mereka meyakini dengan cara itu kualitas demokrasi meningkat, sehingga pemimpin yang dihasilkan menjadi lebih baik.

"Menguatnya politik identitas di Pemilu 2019 membuat masyarakat terpecah belah. Persoalan intoleransi hingga radikalisme muncul. Kita menyatakan perang terhadap hal itu semua, dengan narasi deklarasi pemilu damai. Di sisi lain aparat keamanan juga menjalankan tugasnya, yang didukung oleh masyarakat," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama saat sesi diskusi, narasumber diskusi yang merupakan pengamat politik Adi Prayitno, mengatakan populisme Islam tak lepas dari politik identitas. Praktik politik demikian jauh dari tujuan ideal berdemokrasi, yakni mencari pemimpin berkualitas.

"Politik identitas dengan sentimen agama, sejatinya bukan benar-benar mencari pemimpin yang paham dan mengerti agama, hanya menyangkut soal selera politik semata," ujarnya.

Jika menguat, dalam konteks Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, populisme Islam bisa merugikan pasangan calon presiden tertentu. Namun, sejauh ini populisme Islam dinilai belum begitu mempengaruhi Pilpres.

"Kalau gerakan populisme kuat maka (pasangan calon presiden) Jokowi juga enggak aman. Elektabilitas Prabowo dan Jokowi tidak naik dan turun. Sentimen politik dan identitas ini kalau kuat harusnya Jokowi enggak 50 persen (elektabilitasnya), harusnya anjlok. Dan kalau kuat juga yang untung adalah Prabowo elektabitas naik bukan stuck (mandek)," demikian Adi.(bh/mos)


 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]