JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Harga satu kursi yang akan diduduki anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR seharga Rp 24 juta per unitnya. Anggota Banggar DPR sendiri yang meminta dan memilih kursi impor dari Jerman, saat pihak pelaksana proyek melakukan presentasi.
"Waktu dipresentasikan ini dipilih. Mereka (pimpinan Banggar DPR-red) yang minta kursi itu. Pelaksana proyek hanya mengikuti keinginan itu,” kata Karo Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi (Harbaning) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR Sumirat kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1).
Menurut dia, jika ditotal kursi yang ada di dalam ruang rapat Banggar DPR itu, sebanyak 83 kursi. Jumlah itu kalau dikalikan dengan harga per kursinya mencapai Rp1,9 miliar. Anggaran untuk kursi dipastikan bertambah, karena ada kursi untuk staf dan tamu.
“Sedangkan untuk meja, dugunakan buatan lokal. Nanti, di atas meja tidak akan ada kabel. Jika anggota Banggar ingin memperkeras suara mikrofon akan memakai wireless. Ruang rapat Banggar akan dipenuhi peralatan canggih lainnya. Makanya menelan biaya lebih Rp 20 miliar,” jelas Sumirat.
Anggaran untuk ruangan baru Banggar sekitar Rp 20 miliar itu pun mendapat protes dari berbagai pihak. Pasalnya, hanya untuk merenovasi ruangan berukuran 10x10 meter itu, menelan biaya hingga Rp 20,3 miliar. Hal ini pun dilaporkan sejumlah anggota Komisi III DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pantau Renovasi
Sementara itu, anggota Banggar DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa pihaknya akan memantau renovasi ruang rapat Banggar tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran renovasi yang menelan biaya hingga lebih dari Rp20 miliar. "Kami perlu tahu seperti apa barang yang digunakan,” jelasnya.
Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani menegaskan, fraksinya melarang anggotanya yang menjadi anggota Banggar masuk ke ruang baru yang menelan biaya senilai Rp 20 miliar itu. Bagi Gerindra, ruangan itu belum halal sehingga tidak boleh dimasuki.
“Bagi yang melanggar larangan ini akan dikenakan teguran keras. Buat Fraksi Gerindra, masuk saja kita larang. Apalagi menduduki (fasilitas) itu. Kami memerintahkan empat orang anggota Banggar dari Fraksi Gerindra jangan sekali-kali duduk, karena masalah ini belum clear," jelas Muzani.
Menurut dia, masa persidangan Banggar saat ini, masih belum intens. Untuk itu, pihaknya akan menunggu kejelasan dari pengadaan ruang rapat Banggar yang bermasalah ini. "Sekarang ini persidangan belum intens. Mungkin baru Februari-Maret mulai membahas APBN Perubahan 2012,” tandasnya.(inc/rob)
|
