NTT, Berita HUKUM - Komisi IV DPR mendesak PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) untuk mempercepat proses reklamasi lahan terganggu akibat penambangan. Hal tersebut ditegaskan Ketua Tim Kunker Reses Komisi IV DPR Herman Khaeron saat meninjau area tambang serta area perbukitan yang tengah direklamasi PT. NNT, Rabu (23/3).
Menurut Herman, Komisi IV DPR merasa perlu melihat langsung kawasan tambang serta progres reklamasi yang selama ini dilakukan PT. NNT dalam rangka pengawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).
"Pada periode sebelumnya kita ada Panja PPKH yang salah satunya menghasilkan rumusan iuran PPKH berdasarkan panjang x lebar x tinggi area tambang, karena ini menyangkut aspek hajat hidup masyarakat sekitar saya berpendapat Panja PPKH perlu dihidupkan kembali," jelasnya.
Dari penjelasan Direksi PT. NNT, luas lahan pinjam pakai PT. NNT yang mencapai 6.417 Ha dan daerah yang sudah dibuka mencapai 2.336 Ha sedangkan area yang sudah direklamasi mencapai 709 Ha.
Anggota Komisi IV Hermanto menilai luas wilayah yang direklamasi masih sangat kurang dibandingkan luas lahan pinjam pakai PT. NNT.
"Seharusnya PT.NNT bisa lebih serius melakukan reklamasi area lahan terganggu akibat penambangan, sehingga ketika masa kontrak karya selesai, masyarakat sekitar tambang tidak lagi dibebani dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem," ungkapnya.
Politisi PKS tersebut juga mengkritisi masih rendahnya anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. NNT yang tahun 2015 lalu hanya sebesar 50 miliar.
"Nilai CSR tersebut tidak sebanding dengan total pendapatan PT. NNT yang mencapai 18 Triliun dalam setahun, ini harus lebih ditingkatkan lagi serta melibatkan para pemangku kepentingan baik di pusat terutama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar," tambah Hermanto.
Khusus mengenai pembuangan limbah ke laut (tailing), Hermanto menekankan bahwa hal tersebut merupakan masalah serius dan bisa berdampak pada kerusakan ekosistem laut.
"PT. NNT harus segera melakukan penelitian yang komprehensif, terbuka, melibatkan para ahli dan Dirjen terkait di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar bisa diminimalisir dampak jangka panjang dari proses 'tailing' tersebut," saran Hermanto.
Sementara itu Manajer CSR PT. NNT, Syarifudin Djarot menerima dengan baik semua masukan dari Anggota Komisi IV DPR dan berjanji akan lebih intensif dalam menggalakkan Program CSR antara lain melaluiCommunity Development.
"Sebagai gambaran pada tahun 2005 produksi padi petani lokal hanya 4,6 ton/Ha, namun setelah mengikuti program comunity development meningkat menjadi 9,6 ton/Ha pada April 2014," ungkap Djarot.
Ia menambahkan, sampai saat ini PT. NNT juga sudah berkontribusi membangun 7 buah bendung/dam irigasi, membangun infrastruktur jalan, pasar, Gedung Olah Raga (GOR) serta penangkaran dan pelepasan 42 ribu tukik (anak penyu).(oji/dpr/bh/sya) |
