Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus PLTU
Kuasa Hukum Benarkan Emir Moeis Pernah Terima Uang dari Pirooz
Thursday 11 Jul 2013 21:11:35

Kuasa Hukum Emir Moeis, Yanuar Wasesa saat ditanyai oleh para wartawan di Gedung KPK, Kamis (11/7).(Foto: BeritaHUKUM.com/opn)
JAKARTA, Berita HUKUM -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Emir Moeis (EM) setelah dijadikan tersangka karena diduga menerima suap terkait pembangunan PLTU Tarahan Lampung. Kuasa hukum Emir Moeis, Yanuar Wasesa saat ditanyai oleh para wartawan di gedung KPK membenarkan kliennya itu menerima uang dari seseorang yang bernama Pirooz, namun, kata Yanuar, hal itu tak terkait dengan upaya suap.

"Pirooz ini teman kuliah Emir di MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Amerika," ujar Yanuar, di gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Menurut Yanuar, Pirooz adalah orang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Pirooz dan Emir selain sebagai teman kuliah juga pernah terlibat bisnis bersama.

"Mereka pernah berbisnis, konsentrat nanas ekspor, kemudian mencoba merintis bisnis batubara dengan Emir," tambahnya.

Yanuar pun membantah bahwa uang yang diterima kliennya merupakan untuk tujuan suap. "Nggak bener itu (terima suap). Terima dari Pirooz, bukan dari Alstom," ungkap Yanuar.

Yanuar pun tak menjelaskan lebih jauh berapa jumlah uang yang diterima Emir. Namun ia berharap KPK dapat memanggil Pirooz untuk diperiksa. Pirooz disebut-sebut orang yang mengenalkan Emir kepada pihak PT Alstom.

Seperti diketahui, Pemeriksaan Emir ini merupakan yang pertama. Sejak ditetapkan sebagai tersangka hampir setahun lalu, Emir belum diperiksa apalagi ditahan.

KPK menetapkan Emir sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu diduga menerima suap lebih dari 300.000 dollar AS dari Alstom, selaku pemenang tender PLTU Tarahan.

KPK menjerat Emir dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(bhc/opn)


 
Berita Terkait Kasus PLTU
 
• Vonis 3 Tahun Emir Moeis, Masih di Bawah Tuntutan Jaksa
 
• Hakim PN Tipikor Tolak Eksepsi Emir Moeis, Sidang di Lanjutkan Pekan Depan
 
• Politisi PDI-Perjuangan Emir Moeis Kembali di Periksa KPK
 
• Emir Moeis Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus PLTU Tarahan
 
• Diperiksa KPK, Emir Moeis Ngaku Hanya Makan Siang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]