Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Pengungsi
Krisis Pengungsi Rohingya, Harusnya Pemerintah Segera Bertindak Cepat
Monday 18 May 2015 21:27:39

Tampak Ulil Abshar Abdalla Kader Demokrat Saat di Cafe Menteng Pendapa, Jakarta Pusat, Senin (19/5).(Foto: BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Belakangan ini kita dikejutkan oleh ratusan pengungsi asal Rohingya yang terkatung-katung selama berbulan-bulan, mereka terlantar dan sengsara ditengah lautan, tanpa stok makanan yang cukup.

Beberapa dari mereka ada yang mati, mereka mencoba untuk mencari tempat yang aman di negara-negara dikawasan ASEAN. "Hanya saja, kapal yang membawa para pengungsi itu ditolak untuk berlabuh di Thailand, Malaysia dan Indonesia," ujar Ulil Abshar Abdalla, selaku salah satu kader dari Partai Demokrat, dikawasan Cafe Menteng Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Agak sedikit beruntung, bahwa sebagian dari pengungsi itu ada yang berhasil berlabuh di Aceh dan ditolong oleh penduduk setempat. Tetapi masalah Rohingya jelas tak akan berhenti disana. Pasalnya masih ada ratusan, bahkan ribuan pengungsi Rohingya lainnya yang mengalami nasib serupa.

"Pemandangan semacam ini tentu tak bisa diterima. Krisis pengungsi Rohingya, lepas dari apa agama mereka, tentu menggangu kemanusian kita, dan karena itu harus ada tindakan untuk mengatasi masalah ini," tuturnya.

Sejauh ini, lanjutnya, tampaknya negeri-negeri Asean cuci tangan, tak mau ikut campur tangan dalam masalah ini. "Menanggapi masalah ini, kami dari kader partai Demokrat, dan digerakkan oleh rasa kemanusiaan seakan tak bisa menerima pemandagan yang menyedihkan yang menimpa para pengungsi Rohingya ini," pungkas Ulil Abshar Abdalla.(bh/bar)


 
Berita Terkait Pengungsi
 
• Kondisi Pengungsi Asing di Indonesia Memprihatinkan, Muhammadiyah Minta Pemerintah dan UNHCR Lebih Peduli
 
• Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
 
• PBB Sebut 'Kebijakan Australia terhadap Pengungsi Kejam'
 
• Krisis Pengungsi Rohingya, Harusnya Pemerintah Segera Bertindak Cepat
 
• Pengungsi Global Capai Jumlah Tertinggi 51,2 Juta Orang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]