Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kasus di Pelindo
Korupsi di Pelindo II, JAMAK Demo Kejagung Dinilai Lambat
Monday 11 Feb 2013 14:31:17

Aksi para pendemo dari JAMAK di depan Gedung Kejaksaan Agung, Senin (11/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar belasan pemuda yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Melawan Korupsi (JAMAK) mendatangi gedung Kejaksaan Agung, mereka meminta agar kejaksaan segara menuntaskan kasus korupsi di PT JCTI atau yang lebih dikenal dengan PELINDO II.

"Korupsi harus diberantas, segera adili para koruptor! Masih banyak saudara-saudara kita hidupnya miskin!" Seru Koordinator aksi yang disambut yel-yel teriakan massa aksi, "Bantai koruptor!" Senin (11/2).

JAMAK menilai bahwa penanggulangan korupsi yang lemah oleh negara telah menjadi rahasia umum di negeri ini. Keberadaan KPK sempat membawa angin segar terhadap penyelesaian kasus korupsi. Namun itu menjadi suram ketika kasus korupsi telah sampai lebih dahulu ke Kejaksaan Agung. Proses penyelesaian kasus dapat dipastikan berlangsung lama dan bertele-tele.

Seperti dalam kasus korupsi di Pelindo II, sejak tahun 2002 telah tercatat 2 tersangka utama, yakni Mantan Menteri Tanri Abeng dan mantan Kepala Badan Pengawasan Pasar modal (BAPEPAM) Herwidayatmo.

Setelah sempat di SP3 pada tahun 2004, Kejaksaan Agung kembali membuka kasus ini pada tahun 2006 karena ditemukan bukti baru. Penyelesaian kasus ini berjalan lambat dan hingga hari ini belum ada tindak lanjut nyata dari pihak Kejaksaan Agung terhadap tersangka.

4 orang perwakilan massa aksi JAMAK, yang dipimpin koordinator Peter Lelyemin diterima pihak Kejagung dengan dikawal beberapa orang anggota polisi.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus di Pelindo
 
• Tiga Hasil Penyelidikan Pansus Angket DPR RI Tentang Pelindo II Tahap Kedua
 
• Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
 
• Ketum FSP BUMN Bersatu: Skandal JICT, Harus Disidangkan Dahulu RJ Lino Biar Jelas !
 
• Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK
 
• Lagi Asik Main Golf, 2 Tersangka Kasus Pelindo II Ditangkap Bareskrim
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]