Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Reformasi Birokrasi
Korupsi Masih Marak, Reformasi Birokrasi Gagal Total
Tuesday 06 Dec 2011 19:23:05

Teten Masduki (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Reformasi birokrasi Indonesia dapat dianggap gagal. Pasalnya, celah untuk melakukan korupsi masih ada. Bahkan, dapat dikatakan lebih besar dari sebelumnya. Kegagalan ini akibat sisa-sisa elite orde baru (Orba) tidak ikut disingkirkan, ketika beralih ke era reformasi.

"Reformasi birokrasi terhambat elite-elite birokrasi Orba yang kotor, karena mereka ikut merancang reformasi birokrasi itu. Padahal, tidak adanya korupsi akibat dari keberhasilan reformasi birokrasi,” kata Sekjen Transparency International Indonesia(TII) Teten Masduki dalam seminar di Jakarta, Selasa (6/12).

Dari empat pilar demokrasi yang ada, lanjut dia, hanya ada satu yang masih bisa diandalkan untuk melawan korupsi politik dan korupsi birokrasi, yakni media massa. Selain media massa itu, partai politik, parlemen, birokrasi dan pengadilan masih menjadi sarang korupsi. "Ini bukti survei selama empat tahun, sebab secara real, partai butuh uang untuk kompetisi yang tinggi," jelas dia.

Menurut dia, demokrasi yang diusung pascareformasi, ternyata tidak serta merta membinasakan korupsi di Indonesia. Perilaku korupsi justru berevolusi dan menelurkan generasi koruptor baru. "Korupsi zaman orba dulu terpimpin di bawah presiden. Kalau sekarang di bawah Banggar DPR,” jelasnya.

Korupsi orde baru, lanjut dia, korupsi dipimpin dari dalam istana dan sistematis. Pembagiannya pun jelas. Kalau tidak sejalan, bisa ditebas kekuasaan. Sedangkan korupsi era reformasi justru dilakukan serampangan. "Korupsi sekarang berdiri sendiri. Tapi kekuasaan politik yang besar ini, tidak ada keberanian untuk menebang korupsi," imbuhnya.

KPK yang diharapkan dapat memberantas korupsi, menurut Teten, justru bekerja secara kurang efektif. Pasalnya, KPK tidak bekerja di hulu, melainkan di hilir berdasarkan pengaduan yang masuk. Harusnya KPK memilih bidang mana yang mau dibabat lebih dahulu, baru yang lainnya. "Jika tingkat korupsi politik dan birokrasinya tinggi, artinya tidak ada political will dari pucuk pimpinan untuk memberantas korupsi,” tandas pendiri ICW tersebut.(mic/wmr)


 
Berita Terkait Reformasi Birokrasi
 
• Ketua DPR Dukung Pemerintah Reformasi Total Birokrasi
 
• Lelang Jabatan, Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
 
• Kemenpolhukam Apresisi Reformasi Birokrasi Pemprov Gorontalo
 
• SBY: Reformasi Birokrasi Dikatakan Berhasil Jika tak Ada Lagi Korupsi
 
• Aceh Timur Sosialisasi Bimtek Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi On-Line
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]