Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Gempa
Korban Gampa Lombok Harus Tertangani dengan Baik
2018-10-07 06:03:39

Ilustrasi. Pemberitaan masalah-masalah penanganan Gempa Lombok.(Foto: twitter)
LOMBOK, Berita HUKUM - Dari sepuluh kota atau kabupaten yang terdapat di Nusa tenggara Barat (NTB), tujuh kota di antaranya terkena dampak besarnya gempa yang melanda kawasan tersebut. Gempa 7 skala ritcher (SR) tersebut mengakibatkan banyaknya warga yang kehilangan keluarga, rumah, serta tempat usahanya.

Dalam kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno menuturkan, kunjungannya saat ini untuk memastikan para korban gempa mendapatkan penanganan dengan baik.

Dalam pertemuan yang dihadiri Pemprov NTB, OJK, Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan NTB Syariah tersebut diberikan bantuan berupa bahan pokok dan akses kredit perbankan yang dipermudah.

"Untuk pemberian KUR akan dipermudah untuk recovery unit usahanya dan pemerintah juga berjanji memberikan bantuan senilai 50 juta rupiah untuk rumah yang rusak berat serta berjanji menanggung biaya hidup selama tiga bulan. Tugas kita di Komisi XI mengordinasikan dengan Kementerian Keuangan agar program tersebut berjalan dengan maksimal," tutur Politisi F-P Gerindra tersebut, Kamis (4/10).

Mengenai pembangunan Huntara (Hunian Rumah Sementara), Seopriyatno berharap lebih dipercepat dan diperbanyak lagi. Perbankan nasional juga harus ikut andil dalam membangun Huntara melalui dana CSR (Corporate Social and Responsibility), sehingga alokasi dana CSR tersebut sangat bermanfaat bagi para korban gampa yang kehilangan rumahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Tutik Kusuma Wardhani mengapresiasi Bank BRI yang telah memberikan kelonggaran terhadap debitur yang terkena dampak gempa tersebut dengan tidak membayar bunga dan cicilan di bulan Agustus.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bank BRI. Hal tersebut sangatlah bermanfaat dan meringankan beban korban gempa. Saya harap, OJK dapat menyeragamkan aturan, sehingga tidak hanya BRI, bank-bank lain juga dapat mengikuti program tersebut," tutur Politisi Demokrat tersebut.

Ditemui secara terpisah Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah berharap komisi XI dapat membantu meringankan beban korban gempa di NTB dengan relaksasi kredit bagi korban gempa. “Tentu yang terkena dampak gempa ini sangat luas, termasuk dunia usaha. Semoga dunia usaha mendapatkan relaksasi kredit, karena mereka butuh pemulihan pascagempa ini. Semoga Komisi XI dan OJK juga bisa membantu mewujudkannya,” tutur Zulkifli.(rh/mh/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Gempa
 
• Gempa Mematikan 7,8 SR di Turki dan Suriah, Total Korban Meninggal Sedikitnya 3.500 Orang
 
• Team AREA DPD Bekasi Peduli Kirim Bantuan ke Lokasi Gempa Bumi Cianjur
 
• 6 Orang Meninggal dalam Gempa Magnitudo 6,1 Mengguncang Malang
 
• Sebanyak 42 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa 6,2 SR di Sulawesi Barat
 
• Konsisten Dampingi Lombok, Wujud Ta'awun MDMC dan LazisMu untuk Negeri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]