ACEH, Berita HUKUM - Tujuh tahun berlalu masa perdamaian di Aceh, namun Pemerintah Aceh belum juga memberikan rekonsiliasi terhadap para korban kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa konflik.
Sebagai bukti pasca setahun dilahirkanya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2005, Qanun (peraturan daerah) untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) hingga saat ini belum terwujud.
Feri Kusuma, Kepala Biro KontraS Jakarta, saat menjawab pertanyaan para wartawan pada Jum'at (3/5) mengatakan bahwa dalam pembentukan KKR sebagaimana yang tertuang pada MoU Helsinki itu harus mengacu kepada KKR Nasional. Sehingga hal inilah sebab tertundanya pembentukan KKR.
"Meskipun demikian Aceh bisa mendahuluinya untuk membentuk KKR tanpa harus menunggu lahir KKR Nasional," jelasnya
Menurut dia, KKR itu sangat penting dibentuk bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dimasa konflik. Sebab jika tidak segera dibentuk fenomena balas dendam di Aceh itu akan terus terjadi.
“KKR inilah nantinya yang akan memutuskan mata rantai kejahatan masa lalu di saat Aceh konflik yang dilakukan oleh pihak yang bertikai,” jelasnya
Padahal KKR sudah ada sejak tahun 2007 sebagaimana yang diamanahkan pada satu tahun pasca UUPA, namun sampai dengan hari ini belum juga ada wujudnya. Berbagai upaya juga sudah dilakukan demi terbentuknya KKR.
Oleh sebab itu kita mendesak kepada pemerintah Aceh pada tahun 2013 ini segera mengesahkan Qanun KKR, serta membuat pengadilan HAM untuk mengungkap dan memproses para pelaku kekerasan semasa konflik antara GAM-RI, pungkasya.(bhc/sul) |
