JAKARTA, Berita HUKUM - Konferensi Pers di Komisi Kejaksaan Agung RI, Senin (17/12) di jalan Rambai No 1A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berlangsung ramai oleh pertanyaan dari para wartawan. Dari pandangan masyarakat seputar penyelesaian kasus yang berlarut-larut, persoalan minimnya anggaran, hingga anggapan publik bahwa Kejaksaan bagaikan macan ompong.
"Bagaimana mau mengaum, jika gigi saja tidak punya," ujar seorang wartawan cetak.
Dalam Konferensi Pers tersebut, hadir sebagai pembicara, Dr Rantawan Djanim SH MH, Abas Azhari SH, M Hum, Th Budi Setyo SH, Halius Hosen SH, Kaspudin Nor SH MSi, dan Kamilov Sagala SH MH.
Disinggung mengenai kasus Chevron yang masih mengambang dari penilaian publik. Halius Hosen SH mengatakan bahwa, "Persoalan Chevron ini ada 5 labdo (laporan pengaduan) telah disampaikan kepada kita, ini sementara kita dalami laporan ini," kata Halius selaku Ketua Komisi Kejaksaan RI.
Sedangkan kasus Bupati Kepulauan Aru yang oleh Kejaksaan dianggap sebagai Bupati non aktif, dan telah terjadi penangkapan namun terpaksa dilepas di Bandara Soekarno Hatta karena ada tekanan dari unsur premanisme, Hosen mengatakan, "Kita belum terima dari putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ada pak Yusril (Yusril Ihza Mahendra), Kejaksaan berpendapat dia Bupati non aktif, melihat situasi sulit kondisi yang tidak memungkinkan, dilepaskan dulu, ada keputusan MK yang akan mengatur kembali," ujarnya.
Ditambahkannya lagi, "Pengalaman saya banyak menangkap orang-orang, baik itu di darat maupun di tengah laut, tapi tetap kita lihat situasi dan kondisi, saya tidak ingin mengorbankan tim," pungkasnya.(bhc/mdb) |
