Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
COP
Konferensi Iklim PBB di Doha, Qatar Pada 26 November Hingga 7 Desember 2012
Monday 26 Nov 2012 23:21:17

Suasana acara Konferensi Iklim PBB di Doha, Qatar yang diadakan Pada 26 November Hingga 7 Desember 2012.(Foto: Ist)
DOHA, Berita HUKUM - Greenpeace menyerukan pemerintah untuk membangun secara nyata terhadap perubahan iklim yang sudah mencengkeram planet ini. Dan harus mengambil tindakan segera untuk menghindari bencana pemanasan global.

Oleh sebab itu, pemerintahan Doha harus:

1. Menyetujui untuk melanjutkan Kyoto, tutup secara hukum dan mengikat emisi gas rumah kaca yang pertama pada periode akhir tahun ini.

2. Tidak membawa kelebihan hak emisi atau alokasi udara panas' yang memungkinkan pemerintah untuk mencari jalan keluar dari tindakan iklim yang nyata ini.

3. Meningkatkan ambisi untuk tahap berikutnya, yaitu dengan mengadopsi roadmap menuju kesepakatan global yang mengikat secara hukum pada tahun 2015 mendatang.

4. Membantu membawa sebuah revolusi energi dari yang kotor menjadi yang dapat membersihkan energi.

5. Memastikan bahwa jendela pendanaan hutan didirikan dalam Dana Iklim Hijau untuk menjamin pendanaan yang memadai, dan juga dapat diprediksi untuk menghentikan pengerusakan hutan di negara berkembang.

Informasi lebih lanjut:

A. Uraian yang harus dijabarkan dari Greenpeace:

1. Apa yang dibutuhkan dari 18 negosiasi iklim COP di Doha?

2. Revolusi apa yang dapat menciptakan energi di masa depan yang terbarukan supaya bersih?

3. Cara Menangani secara baik untuk Hutan di Doha?

4. Apa kegunaan REDD + dalam Jendela Iklim Hijau?

5. Perlindungan apa yang kuat untuk memastikan hasil yang terukur pada REDD +?

6. Apakah REDD +: "Nasional" versus "sub-nasional" adalah sebuah pendekatan?.(gp/bhc/opn)


 
Berita Terkait COP
 
Menolak Solusi Palsu, Menuntut Keadilan Iklim
 
Berbicara Dalam Forum Steering Committee Meeting C40, Gubernur Anies Usulkan 3 Agenda Untuk Forum COP26
 
COP23, Menteri LHK: Perhutanan Sosial Menjadi Perhatian Dunia
 
2016 Tahun Transisi Ekstrem dari Pembicaraan ke Aksi Iklim
 
Rencana Indonesia untuk Hutan dan Energi Menghianati Semangat Kesepakatan Paris
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]