Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Lampung
Kondisi Way Kambas Sangat Menyedihkan
2017-03-08 06:24:11

Tampak Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi saat kunjungan kerja Komisi X DPR ke Lampung yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra (F-Gerindra).(Foto: sofyan/od)
LAMPUNG, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi menilai, kondisi Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai destinasi pariwisata sangat menyedihkan. Pasalnya, selain lokasinya yang cukup jauh, sarana prasarana (sarpras) yang dimiliki kurang memadai.

Demikian dikatakannya usai meninjau TNWK di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, baru-baru ini. Peninjauan ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR ke Lampung yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra (F-Gerindra). Selama kunjungan, tim kunker didampingi Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim beserta jajaran.

"Kita melihat Way Kambas, kondisinya cukup menyedihkan. Sarana dan prasarana belum memadai. Kenyamanan wisatawan juga masih kurang. Kita mau promosikan, tapi ternyata destinasi pariwisatanya belum siap," nilai Dwita.

Sebagaimana diketahui, Taman Nasional Way Kambas dikenal dengan konservasi dan pusat latihan gajah. Selain itu, juga terdapat konservasi badak sumatera dan ada fasilitas Rhino Sanctuary. Taman Nasional ini terletak 110 km dari Bandar Lampung, dan dapat ditempuh perjalanan darat kurang lebih selama dua jam. Namun sangat disayangkan, akses jalan menuju Way Kambas memang tidak terlalu baik.

Dwita khawatir, jika kondisi ini terus dibiarkan, muncul keengganan wisatawan untuk mengunjungi Way Kambas. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengembangkan Way Kambas, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membenahi sarpras.

"Mungkin orang akan kapok, karena lokasinya yang jauh, dan yang dilihat kurang memuaskan. Tapi ini harus dikembangkan, karena satwa gajah cuma ada di Way Kambas. Untuk akses, koordinasi juga dengan Kementerian terkait. Termasuk Bupati yang harus koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, karena ini berkaitan dengan Lampung. Mudah-mudahan segera terlaksana perbaikan akses di Way Kambas," papar Dwita.

Namun di sisi lain, Dwita mengapresiasi kepada Bupati yang telah mempromosikan Way Kambas dalam berbagai kegiatan. Ia pun menyarankan agar Pemkab Lamtim dapat mencontoh pengelolaan pariwisata konservasi gajah seperti di Bangkok, Thailand.

"Way Kambas bisa mencontoh di Bangkok, yang mengedepankan pariwisata, namun juga tetap menjaga stabilitas habitat gajah. Dibuat beberapa wilayah saja untuk pariwisata," imbuh politisi F-Gerindra itu.

Selain itu, untuk mendukung sektor pariwisata, Dwita mendorong agar dibangun SMK Pariwisata di Lampung Timur. Sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang siap terjun ke lapangan.

"Semakin berkembangnya pariwisata, tentunya memerlukan SDM yang bersertifikasi di bidang pariwisata. Kalau SMK Pariwisata bisa terlaksana, siswa mengetahui standar operasionalnya, itu akan mendorong sektor pariwisata," harap politisi asal dapil Lampung itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana menilai, dalam mengembangkan pariwisata di Lampung Timur, khususnya Way Kambas, tidak hanya melibatkan satu pihak saja. Diperlukan beberapa pihak untuk berpartisipasi mengembangkannya.

"Pariwisata itu seperti makanan, sebelum dihidangkan, harus ada bahan bakunya. Tidak serta merta hutan yang bagus, bisa dijadikan termpat pariwisata. Ada pihak-pihak lain yang ikut menjadikan pariwisata yang siap saji. Siapa pihak-pihak itu, harus ada kerjasama dengan beberapa kementerian," jelas politisi F-Gerindra itu.

Meli menambahkan, sinergi itu meliputi Kementerian Pariwisata sebagai leading sector, dan harus berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Harus ada hasrat yang besar di seluruh Pemerintah, bukan hanya pusat, ataupun daerah saja. Seluruh pihak harus meningkatkannya. Termasuk masyarakat. Kesadaran akan pariwisata di masyarakat juga harus ditingkatkan," imbuh politisi asal dapil Sumatera Selatan itu.

Sementara itu Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mengatakan, akses jalan menuju Way Kambas merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga Pemkab tidak bisa mengalokasikan anggaranya. Sehingga ia berharap Pemerintah Pusat memberikan perhatian.

"Kami sudah segenap tenaga menggenjot Way Kambas, tapi kalau infrastruktur tidak benahi, orang akan kapok. Padahal antusiasme masyarakat juga cukup tinggi, tapi kami khawatir masyarakat akan lelah, karena jalannya terlalu rusak," khawatir Chusnunia.

Mantan Anggota DPR RI itu menambahkan, selama ini pihaknya sudah mempromosikan Way Kambas dan potensi pariwisata Lampung Timur lainnya, dengan kemampuan yang dimiliki Pemkab. Ia berharap, jika Pemerintah Pusat dan Provinsi juga turun tangan, hal ini akan berdampak positif pada kunjungan wisatawan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami mendesak soal perbaikan infrastruktur. Kalau yang lain, bisa kami cover, seperti mendidik masyarakat untuk sadar wisata. Kalau untuk intervensi pembangunan kita belum bisa. Ini butuh kerja bersama antara Pemkab, Pemprov, hingga Pemerintah Pusat," harap Chusnunia.(sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Lampung
 
Komisi II: Perbaikan Jalan Diambil Alih Pusat Jadi 'Warning' Bagi Pemprov Lampung
 
LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK
 
Kondisi Way Kambas Sangat Menyedihkan
 
Tingkatkan Prestasi Penegakan Hukum di Lampung
 
Dalil Pemohon Tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan PHPU Lampung
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]