Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Mangrove
Kondisi Hutan Mangrove di Inhil Makin Parah, Abrasi di Kawasan Pesisir Terus Mengancam
Saturday 04 Jan 2014 13:50:13

Ilustrasi, kerusakan Hutan Mangrove.(Foto: Istimewa)
TEMBILAHAN, Berita HUKUM - Kondisi hutan mangrove (bakau) di Indragiri Hilir kini semakin mengkuatirkan karena ekploitasi yang terus menerus oleh masyarakat maupun perusahaan. Sementara upaya rehabilitasi tak pernah dilakukan.

Kerusakan hutan mangrove ini memberikan dampak negatif yang cukup signifikan, mulai dari rusaknya habitat ekosistem mangrove termasuk fauna yang hidup di dalamnya. Selain itu juga mempercepat abrasi daratan, terutama di daerah pesisir.

Seperti dikatakan Nurbaini (45), pemerhati hutan di Kecamatan Pelangiran, makin cepatnya proses abrasi di kawasan tepi sungai seperti yang terjadi di perairan Mandah hingga Desa Teluk Lanjut hampir bisa dipastikan diakibatkan terus berkurangnya kawasan hutan mangrove. Karena salah satu fungsi hutan mangrove adalah penahan sungai dari serangan abrasi.

''Jika hutan mangrove terus dieksploitasi seperti sekarang tanpa memikirkan pelestariannya, ke depan akan semakin banyak daratan yang tenggelam oleh terjangan abrasi,'' katanya, seperti dikutip goriau.com.

Saat ini, kata Nurbaini, tanaman mangrove di sepanjang bibir pantai dan sungai hanya berjarak sekitar 30 meter hingga 50 meter dari bibir pantai. Sedangkan bagian dalamnya hampir semuanya sudah ludes.

''Mulai saat ini harusnya ada upaya menyeluruh dari seluruh elemen untuk menyelamatkan hutan mangrove. Kalau tidak, ke depan nantinya jangan sampai kita menyesali akibat dari pembalakan liar ini,'' jelasnya.

Pantauan lapangan, kondisi mangrove di kawasan pesisir Inhil kini memang sudah sangat mengkuatirkan. Meski sudah ada upaya dari Dinas Kehutan Inhil untuk melakukan kegiatan reboisasi, namun dinilai masih belum mampu mengimbangi laju ekploitasi.

Untuk melestarikan kawasan hutan bakai perlu adanya tindakan yang lebih tegas dan serius dari semua pihak. Reboisasi harus diimbangi dengan adanya pengawasan agar tindakan ekploitasi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan yang dapat ditekan.(gus/grc/bhc/rby)


 
Berita Terkait Mangrove
 
• Miliki 23% Mangrove Dunia, Indonesia Berkontribusi Besar Kurangi Perubahan Iklim
 
• Kondisi Hutan Mangrove di Inhil Makin Parah, Abrasi di Kawasan Pesisir Terus Mengancam
 
• 3.000 Pelajar Tanam Mangrove di Bawah Jalan Tol Bali
 
• Perusakan Mangrove Marak di Gorontalo
 
• Bangun Jalan Terbengkalai, 200 Hektare Hutan Mangrove Dibabat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]