JAKARTA, Berita HUKUM - Belum selesai kelangkaan minyak goreng, saat ini di beberapa daerah sejumlah bahan pangan juga mulai langka seperti telur, bawang, dan pangan lain.
Tak pelak, kondisi ini membuat masyarakat resah dan panik. Ditambah sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan. Dimana biasanya harga kebutuhan pokok naik.
"Pemerintah harusnya tak diam, ini masyarakat sudah menjerit, ekonomi sulit akibat pandemi, ditambah harga-harga naik," kata Muhamad Yunus, Ketua Komunitas Pedagang Pasar Cidu, Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, kepada pewarta BeritaHUKUM.com via Whatsapp di Jakarta, Minggu (13/3).
Dia meminta pemerintah mesti serius menyelesaikan persoalan tata kelola pangan. Sebab jika tak terkelola dengan baik, yang jadi korban adalah rakyat.
Yunus mengaku tak habis pikir dengan pemerintah pusat dan kalangan elit politik yang seolah acuh tak acuh dengan persoalan yang diderita masyarakat.
"Yang dibicarakan penundaan pemilu," keluhnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini hanya butuh ketersediaan bahan-bahan pokok yang terjangkau, juga pekerjaan dan penghasilan yang layak.
"Apakah dengan menunda pemilu masyarakat bisa kenyang, punya kerjaan, punya penghasilan?," ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat di bawah tidak ambil pusing dengan isu penundaan pemilu. Jika pun pemilu yang menghabiskan uang negara puluhan triliun ditunda, sambungnya, maka anggaran itu sebaiknya dialokasikan untuk rakyat.
"Kalau diundur, tolong buat ekonomi rakyat, selesaikan ini pangan. Kami yang susah Pak, antre minyak goreng, padahal kami mau beli itu barang, bukan mau minta," ungkap pemilik kedai makanan ini.
Ia dapat memaklumi bila salah satu alasan wacana penundaan pemilu ialah karena kondisi ekonomi yang masih terdampak pandemi. Terlebih, dirinya dan nelayan di daerah sangat merasakan dampak tersebut.
Namun, lanjut Yunus, harus ada jaminan bahwa penundaan pemilu berdampak terhadap ekonomi rakyat. "Tapi kalau nunda pemilu begini-begini saja apa untungnya buat kami," pungkasnya.
Seperti diberitakan, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun. Jumlah itu dinilai terlalu besar. Oleh sebab itu KPU melakukan rasionalisasi dan mengajukan angka Rp76,6 triliun.
Jumlah tersebut akan dibahas bersama DPR dan pemerintah setelah masa reses, yang berakhir pada 11 Maret.
Meskipun demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya menyetujui anggaran KPU yang sampai Rp86 triliun karena menyadari kebutuhan yang "sangat besar".
Kabar soal anggaran Pemilu 2024 yang belum disepakati DPR dan pemerintah bergulir di tengah ribu-ribut penundaan pemilu. Di sisi lain, KPU sudah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024. Pemerintah dan DPR juga setuju.(bh/ams) |
