JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan teguran kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Teguran ini diminta Komnas Perempuan karena pihaknya menilai ketiga institusi inilah yang bertanggung jawab atas berbagai konflik lahan seperti yang terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan sehingga menimbulkan korban Jiwa.
"Mereka adalah pejabat yang bertanggung jawab penuh dalam kasus bentrokan yang terjadi di Ogan Ilir dan harus segera di tindak tegas," ujar Wakil ketua Komnas Perempuan, Desti Murdjiana dalam rilisnya yang diterima BeritaHUKUM.com, Senin (30/7).
Menurutnya kasus Sumber Daya Alam serta kasus Agraria di beberapa daerah harus menjadi perhatian khusus bagi Presiden. Sehingga kedepankan tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini bahkan menimbulkan korban jiwa.
"Jangan sampai kasus seperti di Jawa Timur, Sape Bima, Mesuji Lampung, Papua dan lain-lain terulang kembali bahkan hingga jatuh korban," tegasnya.(bhc/dit) |
