Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Komnas HAM
Komnas HAM Turun ke Lokasi Tanah Warga Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara
Monday 29 Apr 2013 16:15:42

Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani saat menerima laporan warga di gedung Komnas HAM.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat Muara Baru RW 17 Jakarta Utara didampingi kuasa hukumnya dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), mendatangi Komnas HAM Jakarta Pusat, Senin (29/4) guna melaporkan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang menuduh mereka sebagai Komunis.

Karena menolak penggusuran, menurut mereka pernyataan Ahok ini tidak mencerminkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan ini merupakan bentuk teror terhadap kami.

Dalam waktu sebulan terakhir, masyarakat Muara Baru Jakarta Utara resah dengan adanya intimidasi, teror, serta adanya tawaran ganti rugi ala kadarnya dari orang-orang suruhan.

Dalam laporannya, warga diterima Komisioner Komnas HAM Siane Indriani, masyarakat mengatakan ada 10.000 kepala keluarga, yang tahap awal sudah digusur ada 200 Kepala Keluarga (KK).

"Kami menduga ada mafia tanah dalam proses penggusuran ini, kami sudah 30 tahun menempati tanah negara ini, dan kami miliki surat Verponding," ujar Poltak Sinaga.

Kami hanya ditawarkan uang kerohiman, dari Rp 1 juta sampai Rp 10 juta. Bila tidak mau, rumah kami akan di hancurkan dengan Beko.

"Kami diteror Polisi disitu, berseliweran bawa senjata sambil menujukkan kepada kami, seperti mau perang saja," ujar warga kepada Komisioner Komnas HAM.

"Kami tidak menolak relokasi waduk sekitar 10 meter, sementara rumah susun sudah penuh, sedangkan kami tetap membayar PBB," ujar Budi.

Menaggapi laporan warga Komnas HAM hari ini, langsung turun ke lokasi warga di Penjaringan Jakut, agar terjadi dialog. "Sebenarnya proses eksekusi harus ada perintah eksekusi, baru mereka bisa melakukan proses eksekusi," ujar Danil Hutabarat dari PBHI Jakarta.

Ahok di Muara Baru pada Pilkada lalu menang mutlak, namun dia mengatakan kami komunis, dan kami akan melakukan upaya Pidana melaporkan Ahok ke Mabes Polri, ujar Poltak Sinaga Ketua PBHI Jakarta.

Kami memohon juga kepada Walikota, agar jangan melibatakan aparat keamanan, agar tidak terjadi apa-apa pada kami, dan kami harap Komisioner Komnas HAM datanglah meninjau kami di Penjaringan agar tidak ada kekerasan.(bhc/put)


 
Berita Terkait Komnas HAM
 
• Sufmi Dasco Minta Komnas HAM Bekerja Sesuai Ketentuan Tangani Kasus Wafat Brigadir J
 
• Komnas HAM Kecam Tindakan Aparat, 64 Warga Desa Wadas yang Sempat Ditahan, Sudah Dibebaskan
 
• Soroti Komnas HAM, Setara Institute: Sebaiknya Fokus pada Tugas Pokok Pemajuan dan Perlindungan HAM
 
• Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap
 
• Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komnas HAM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]