Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Komnas HAM
Komnas HAM Akhirnya Terima Pendemo di Ruang Pengaduan
Friday 12 Apr 2013 18:16:28

Komnas HAM saat menerima Anggota FKPPI dan PPM, Jumat (12/4).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya 20 Anggota FKPPI dan PPM diterima oleh 3 perwakilan Komnas HAM. Boy Bawono dari FKPPI mengatakan bahwa kasus Cebongan merupakan pelanggaran HAM.

Selanjutnya ketika bapak-bapak kami TNI, Polri mati di Papua, mengapa Komnas HAM tidak reaktif, ada 2 peristiwa Papua OPM melakukan pembunuhan bahwa OPM melanggar HAM.

Ketua Komnas HAM Siti Nurlela menuturkan, "Komnas HAM sudah turun ke Cebongan karena Institusi negara yang diserang, dan ternyata yang menyerang adalah TNI Kopassus, dan ternyata mereka korban belum tentu penjahat, walau sudah ditangkap tapi belum masuk peradilan," tambah Ketua Komnas HAM, Jumat (12/4).

Siti Nurlela menjelaskan Komnas HAM dibentuk oleh pemerintah atas UU, dan kami bagian dari pemerintah tidak ada bantuan dana Asing pada kami, murni dari APBN, dalam setiap penyidikan dan mediasi setiap kasus yang di tangani Komnas HAM.

Pendemo kembali bertanya apakah penyidikan kasus Komnas HAM Sudah selesai?

Dijawab Siti Nurlela, "kasus penyidikan Cebongan belum selesai," ujarnya kembali.

Sementara Komisioner Komnas HAM, Siene Indrayani mengatakan bahwa tiba-tiba ada pengakuan dari Komandan Kopassus, "kita tidak tahu, kita hanya melakukan penyidikan, bukan penyelidikan, dan tidak pernah ada keinginan kita bahwa pelakunya adalah Kopassus," ungkapnya.

Dianto Baharudin Komnas HAM, "kami tidak pernah mengeluarkan pernyatan bahwa kasus Cebongan merupakan pelangaran HAM berat. Kami hanya mengatakan didalam kasus Cebongan ada pelanggaran HAM,"ujarnya.

Semntara Siane mengatakan "Kami sangka awalnya kasus cebongan ini pelakunya adalah teroris," ujar Siene.

"Wakil Ketua PPM DKI, Sinaga mengatakan mengapa kami diterima di ruang pengaduan Komnas HAM, kami bukan mau mengadu kemari," katanya.

Dianto Baharudin, Komisioner Komnas HAM mengatakan bahwa kami Komnas HAM tidak pernah mengeluarkan pernyatan bahwa kasus Cebongan merupakan pelanggaran HAM berat. Kami hanya mengatakan didalam kasus Cebongan ada pelanggaran HAM, ujarnya.

Hingga berita diturunkan belum ada titik temu antara pendemo dengan Komnas HAM, pendemo merasa belum puas bila rekomendasi kasus Cebongan tidak dihentikan Komnas HAM, pendemo akan kembali datang ke Komnas HAM.(bhc/put)


 
Berita Terkait Komnas HAM
 
• Sufmi Dasco Minta Komnas HAM Bekerja Sesuai Ketentuan Tangani Kasus Wafat Brigadir J
 
• Komnas HAM Kecam Tindakan Aparat, 64 Warga Desa Wadas yang Sempat Ditahan, Sudah Dibebaskan
 
• Soroti Komnas HAM, Setara Institute: Sebaiknya Fokus pada Tugas Pokok Pemajuan dan Perlindungan HAM
 
• Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap
 
• Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komnas HAM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]