Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
PT KAI
Komnas HAM: Pemblokiran Itu Untuk Membuat Jera PT KAI
Tuesday 15 Jan 2013 16:13:43

Demo blokade rel kereta api Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat.(Foto: Ist)
DEPOK, Berita HUKUM - Blokade paksa Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, yang dilakukan para pedagang dan para mahasiswa UI membuat jadwal kereta tujuan Jakarta-Bogor dan sebaliknya mengalami keterlambatan. Namun, Komnas HAM melihat aksi itu sebagai langkah untuk membuat jera PT KAI dan pemerintah.

"Apa yang dilakukan teman-teman dengan pemblokiran rel ini sudah cukup. Itu merupakan efek jera bagi pihak KAI untuk segera membenahi sistem yang sekarang berjalan," ujar Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, saat menemui para pedagang dan mahasiswa di Stasiun Pondok Cina, Senin (14/1).

Natalius juga menekankan agar PT KAI segera merelokasi para pedagang yang telah tergusur di Stasiun Pondok Cina. "Seharusnya PT KAI dan pemerintah mempunyai usaha-usaha yang signifikan, yaitu membuka lahan dan tempat baru untuk para pedagang kembali membuka usaha mereka," ujarnya.

Tak hanya itu, Komnas HAM juga mendesak pimpinan PT KAI untuk segera mengevaluasi kinerjanya dan melakukan langkah-langkah konkret seperti mediasi kepada para pedagang.

"Saya tegaskan bahwa ini sudah merupakan sebuah pelanggaran. Tidak ada kerja sama dengan Komnas HAM, komunikasi juga terputus. Pimpinan PT KAI harus melakukan langkah-langkah konkret, kalau tidak kita minta kepada Presiden, Menteri BUMN, dan DPR untuk segera dievaluasi kinerja para pimpinannya," tegas Natalius, seperti yang dikutip dari liputan6.com, pada Senin (14/1).

Sementara itu, Stasiun Pondok Cina telah kembali dibuka dan dapat dilalui kereta api sekitar pukul 17:00 WIB setelah adanya negosiasi antara para pedagang dan calon penumpang kereta api. Pihak kepolisian juga sudah bekerja sama untuk kembali membuka jalur kereta api yang sempat diblokir selama kurang lebih 5 jam itu.(lp6/bhc/sya)


 
Berita Terkait PT KAI
 
• KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
 
• KAI Akan Laporkan dan Tuntut Pengemudi Mobil yang Tabrak KRL
 
• KAI Layani Tes PCR Selama Nataru, Tarifnya Rp195.000 di 17 Stasiun
 
• Mulai Besok Jalur 10 Stasiun Kereta Manggarai Bakal Ditutup Selama 45 Hari
 
• Pemerintah Cabut Subsidi untuk 5 Kereta Api Ekonomi, Ini Daftarnya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]