Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Sengketa Lahan
Komite Tani Menggugat Menduduki Gedung DPRD Sumut
Tuesday 24 Jul 2012 20:46:18

Petani Demo DPRD 1 Sumut (Foto: BeritaHUKUM.com/put)
MEDAN, Berita HUKUM - Kembali sekitar tiga ratusan massa dari Komite Tani Menggugat, menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara, Selasa (24/7), meminta agar Pemerintah menepati janji untuk penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di atas lahan Eks HGU PTPN II untuk segera diselesaikan. Dalam aksi tersebut ratusan massa KTM, memasuki dengan cara menerobos pagar gedung DPRD SU. Karena merasa kecewa setelah sebelumnya mereka sempat menginap di DPRD SU, namun hingga saat ini masih belum ada penyelesaian dari persoalan sengketa lahan tersebut.

Masa berkumpul di lapangan Merdeka Medan, dan melakukan long march ke gedung DPRD SU hinga memacetkan arus lalu lintas, di sepanjang jalan yang di lalui pendemo, sambil terus bernyanyi dan meneriaki yel-yel para pendemo ini mengunakan satu unit truk untuk membawa Alat pengeras suara.

Aksi ini sendiri sempat ditanggapi oleh Anggota Dewan, Salomo Pardede dan Brilian Mochtar, dari praksi PDIP, dimana mereka kembali berjanji mengatakan akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas kasus petani bekas lahan eks HGU PTPN II tersebut.

Sementara Koordinator aksi. R. Sipayung, mengaku akan tetap menduduki gedung DPRD 1, hingga tuntutan mereka, yakni Pertanggung jawaban Gubernur agar izin-izin pembangunan tembok dan Real estate agar segera dicabut dan dapat dipenuhi. (bhc/put)


 
Berita Terkait Sengketa Lahan
 
• TNI AD Akhirnya Memenangkan Kasus Sengketa Lahan Kaliurang Km 5,8 Caturtunggal
 
• Kuasai Lahan Mengaku Atas Nama Kerajaan Kutai, Oknum Juga Membakar Lahan dan Dilaporkan ke Polisi
 
• Penunjukkan Kawasan Hutan dari Lahan Pengganti PT. Holcim di Blitar Harus Dibatalkan
 
• Terkait Konflik Lahan, Seskab Terbitkan Surat Edaran
 
• Daerah Rentan Terhadap Konflik, Dua Gubernur Dukung BIG Buat Peta Rupabumi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]