Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Agraria
Komite Revolusi Agraria (Sumut) Laporkan Segala Penindasan Kepada Pemerintahan Pusat
Thursday 21 Feb 2013 14:55:35

Aksi demo Komite Revolusi Agraria (KRA) di Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (21/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan petani asal Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Komite Revolusi Agraria (KRA) beranggotakan 15 kelompok Tani dan berjuang menuntut hak pengelolaan atas tanah milik mereka.

Sepuluh orang dari (KRA) telah diterima Deputi V Menkopolhukam Kamis (21/2) pada pukul 13:00 WIB tadi di Jalan Medan Merdeka Barat.

Sebelumnya mereka juga telah diterima oleh Pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Di depan Kementerian Polhukam mereka juga membentangkan spanduk meminta "Bubarkan Perkebunan Swasta, Asing, bahkan Pemerintah agar sepenuhnya di kelola rakyat," teriak mereka.

Tujuan kami ke Jakarta membawa sejumlah kasus yang kami alami dari berupa kekerasan dari oknum TNI, dan Polri, terhadap kasus sengketa lahan kami.

Makanya kami menganggap pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan permasalahan kami di daerah kami di Sumut, dari itu kami kemari.

"Kami datangi ke Ibu Kota Jakarta, mengharapkan penyelesaian dan campur tangan kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat semoga berpihak ke masyarakat kecil," ujar Marihot.

Kami sudah ke Badan Pertanahan Negara (BPN), namun Direktur pertanahan tidak bersedia menemui kami hanya ditemui pegawai biasa kami sangat kecewa.

Kami melaporkan Kemendagri, ke Baharkam Mabes Polri, dan apa yang telah diperbuat kesewenang-wenangan dari PTPN IV, PTPN II, PTPN III Kebun Setia Janji, BRIDESTONE Milik PMA Jepang, PT LONSUM, PT ASAM JAWA, PT BSP (Bakrie Sumatera Plantation), PUSKOPAD DAM I BB.

"Kami terus akan memperjuangkan hak kami, atas tanah yang sejak lama telah kami kelola, dimana tanah itu merupakan status eks HGU dan sudah lama habis HGU-nya serta dapat menghidupi kami dan anak-anak kami bisa sekolah," ujar Marihot kembali.

Kami akan mendatangi Komnas HAM dalam waktu dekat ini, kemana pun akan kami tempuh untuk dapat bertahan hidup, kami hanya petani kecil.

"Negara harusnya menjaga dan melindungi kami, bukan sebaliknya melakukan teror berupa pengerusakan dan intimidasi dengan mengusir kami dari lahan yang kami miliki," pungkasnya.(bhc/put)


 
Berita Terkait Agraria
 
• Kegiatan Utama PPRA, Fokus Percepat Reforma Agraria
 
• Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
 
• Presiden Harus Koreksi Penunjukan WWF dalam Agenda Reforma Agraria
 
• Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing
 
• MK Tolak Permohonan Uji UU Pokok Agraria
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]