*Pihak Nazaruddin desak penonaktifan terhadap komisioner yang melanggar kode etik
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang kecurigaan sebagian kalangan. Pasalnya, komite yang diketuai Abdullah Hehamahua lebih cenderung berperan sebagai pembela pimpinan lembaga itu, ketimbang memeriksa secara objektif dugaan pelanggaran kode etik.
“Komite tersebut lebih berperan sebagai pengacara dan juru bicara Chandra. Itu catatan penting bagi Abdullah (Hehamahua), agar komite etik jangan jadi juru bicara. Komite ini harus bisa bersikap tegas," kata anggota Komisi III DPR Trimedia Panjaitan di Jakarta, Sabtu (10/9).
Komite Etik pun, lanjut dia, tidak punya peran melarang Chandra untuk berbicara. Komite bertugas hanya untuk mencari tahu keterlibatan Chandra. Selain itu, komite etik jangan tergesa-gesa menyimpulkan hasil penyelidikan mereka sebelum masa tugas selesai atau proses penyelidikan rampung.
Selain itu, tambah Trimedia, kinerja komite etik sejauh ini tidak transparan. Harusnya komite membeberkan mulai pemeriksaan dan sejauh mana hasil yang akan direkomendasikan. Tapi belum saatnya membuat penilaian dan kesimpulan. Badan ini pun hanya tetap fokus pada pemeriksaan. "Fokus pada pemeriksaan. Jangan beri penilaian apalagi suruh Chandra tidak bicara," tandasnya.
Sementara itu, kuasa hukum M Nazaruddin, Afrian Bondjol merasa aneh dengan kebijakan pimpinan KPK yang melarang Chandra bicara kepada media, hingga komite etik merampungkan pemeriksaan. Pembungkaman Chandra adalah keputusan banci.
“Kami mendesak pimpinan KPK untuk menonaktifkan Chandra sebagai pimpinan KPK. Faktanya, Chandra telah melanggar kode etik KPK. Bahkan, dari lima kali pertemuan Nazaruddin, Chandra pernah menerima sejumlah uang pelicin atas proyek e-KTP dan pengadaan seragam hansip dari pengusaha bernama Andi. Pertemuan tersebut dilakukan di kediaman Nazaruddin,” kata Alfian.
Pihaknya pun meminta komite etik serius mengungkap berbagai pelanggaran yang dilakukan Chandra. Jika tidak dilakukan, Nazaruddin berjanji akan melakukan aksi bungkam kembali, karena diperlakukan diskriminatif. “Pernyataan Nazaruddin harus ditanggapi KPK. Komite Etik jangan hanya untuk membela Chandra saja," tandas dia.(mic/spr)
|
