JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi X DPR RI, mengaku tidak mengetahui adanya tambahan anggaran proyek sport center Hambalang hingga menjadi Rp1,2 triliun.
Menurut Anggota dari Fraksi Partai Golkar, Zulfadli, pihaknya tidak memiliki informasi yang cukup dan tidak tahu bagaimana proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan. “Bahwa proyek ini mengunakan, anggaran multi years karena tidak pernah dibahas dalam raker,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/5).
Zulfadli menambahkan, baru mengetahui anggaran untuk proyek yang bernama program Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) itu, mengunakan anggaran multi year ketika Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, meminta tambahan anggaran 2011.
“"Ketika menteri meminta tambahan anggaran 2011 itulah kami baru tahu ternyata program P3SON disetujui oleh Menkeu menggunakan program multi years," ungkapnya.
Hal senada juga diungkap, Anggota Komisi X DPR Dedi Gumelar, dirinya menyatakan tidak pernah merekomendasikan Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa dana tersebut bersifat multiyears. “Dan kami pun heran, ketika kami berusaha menolak anggaran sebesar Rp500 miliar di tahun 2012 untuk Hambalang, Kemenpora menunjukkan surat dari Menteri Keuangan yang menjelaskan itu multiyears,” ungkapnya seperti yang dilansir di Media Indonesia.
Lebih lanjut, Politisi PDI-P ini menjelaskan, awalnya Kemenpora hanya mengajukan dana sebesar Rp275 miliar di tahun 2010, kemudian meningkat menjadi Rp400 miliar di tahun 2011, dan akhirnya menjadi Rp500 miliar untuk tahun 2012.
Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menjelaskan, bahawa persetujuan kredit multiyears tidak harus mendapat persetujuan dari DPR. Pasalnya untuk menjadi multiyears Kementerian yang bersangkutan cukup forum lembaganya mempelajari dana dan disetujui Kementerian Keuangan.
“Untuk menjadi multiyears itu diajukan oleh kementerian lembaganya untuk disetujui Kementerian Keuangan, untuk membuat multiyears bukan di forum dengan DPR, cukup dalam forum lembaga itu mempelajari dana,” kata Agus.
Meski demikian, Agus menjelaskan, bukan tidak mungkin pemutusan tiap tahun lagi atas anggaran Hambalang walau anggarannya dengan tahun jamak (multiyears). Karena penetapan anggaran harus dilakukan dari tahun ke tahun. "Karena anggaran itu hanya bisa disetujui untuk 1 tahun, tetapi sudah tercatat kementerian lembaga memerlukan waktu lebih satu tahun menyelesaikan (proyek),”ungkapnya.
Ia menambahkan, kementerian sendiri akan kembali membawakan kepada DPR bila ada perubahan anggaran. “Kalau kontrak multiyears itu domain pemerintah, domain bendahara umum negara, domain menteri keuangan tapi setelah itu kalau mau dicari dana untuk membiayai tambahan harus dapat persetujuan komisi terkait melalui Badan Anggaran (Banggar),”tutupnya. (mic/bie/spr)
|
