Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Komisi X
Komisi X Prihatin Beredarnya Tenun China di Lombok
2018-07-04 05:21:30

Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi.(Foto: Suci/mr)
LOMBOK, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi menyatakan keprihatinannya atas beredarnya tenun produk China di Lombok. Hal ini menurutnya akan mematikan pemasaran tenun dari pengrajin-pengrajin tradisional setempat.

"Untuk membendung maraknya produk tenun di Lombok ini, kami minta pemerintah daerah harus membuat peraturan yang ketat dengan melarang masuk produk China ke Lombok," tegasnya, di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Lombok, Jumat (29/6) lalu

Disamping itu, Politisi Gerindra ini minta keterlibatan masyarakat khususnya wisatawan local untuk mencintai produk dalam negeri umumnya, dan tenun buatan Lombok khususnya.

Senada dengan Ria demikian sapaan akrabnya, Anggota Komisi X DPR Ratieh Sanggarwati menyatakan kesedihan dan keprihatinannya karena melihat banyak tenun dari China di Lombok.

"Ini menjadi keprihatinan yang luar biasa. Di Desa Sade ada dijual tenun China, di semua penjual tenun di pantai, mereka juga mencampur tentun asli dan tenun china. Bahkan di Toko milik Dekranasda tenun China juga ada," ungkapnya.

Ia meminta peredaran tenun yang berasal dari China ini dilarang habis-habisan. Hal ini, sambungya tidak bias ditolerir karena akan membunuh para penenun tradisional Lombok.

Politisi Fraksi PPP ini meminta kepada Pemerontah Daerah Provinsi NTB dan Kepala Dinas Pariwisata NTB khususnya untuk membuat Peraturan Daerah dan memberikan punishment bagi yang mengedarkannya.

"Karena jika hal ini dibiarkan, penenun kita akan sakit. Pasalnya untuk satu kain tenun, satu lembar kain dikerjakan dalam waktu satu bulan dua minggu. Sementara tenun china kan masuk berbal-bal dengan harga murah hanya Rp100 ribu," jelasnya.(sc/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Komisi X
 
• Komisi X Prihatin Beredarnya Tenun China di Lombok
 
• KOMISI X DPR Sosialisasikan Revisi UU SSKCKR di Yogyakarta
 
• Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal
 
• Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa
 
• Komisi X DPR: Dibutuhkan Mekanisme Pengawasan DAK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]