SULSEL, Berita HUKUM - Komisi X DPRI RI kecewa pada kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mengemuka setelah Tim Kunker Komisi X berdialog dengan Pemprov serta Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (23/4).
UN yang masih penuh dengan perdebatan, memang masih dijadikan parameter kemajuan pendidikan di daerah-daerah dan bagaimana pemerataan pendidikan Indonesia. "Tapi dengan penyelenggaraan seperti ini kami Komisi X kecewa dan prihatin. Mulai lembar jawab yang kualitasnya tidak baik, distribusi soal yang amburadul dan sebagainya karena itu Pak Menteri Pendidikan harus menjelaskan secara komprehensif," ungkap Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bahri yang memimpin tim Kunker.
Kekecewaan ini beralasan, setelah menerima laporan bahwa di beberapa kabupaten di Sulsel terjadi keterlambatan distribusi soal, adanya soal yang tertukar dan membengkaknya biaya pengiriman karena harus memakai helikopter.
"Ini yang harus ditelaah lagi apakah tetap menjadikan UN sebagai satu-satunya ukuran dengan pelaksanaan seperti ini. Soal yang cenderung bocor di beberapa daerah sehingga nantinya hasil ujian ini tidak mencerminkan kualitas sebenarnya dari peserta ujian," jelas Syamsul.
Sebelumnya Komisi X telah mengadakan rapat dengan Kemendikbud, mengenai penyelenggaraan UN 2013 dan Menteri Dikbud menyatakan lancar dan siap dalam penyelenggaraannya. Tetapi pada kenyataannya sekarang tidak demikian.
"Kami akan meminta bertemu dengan Menteri Dikbud, yaitu pada Jumat malam (26/4), walaupun ini dalam masa reses. Tapi karena ini sangat urgen, perlu mendapat perhatian dan direspon segera, kami harus mendapat penjelasan pemerintah kenapa ini terjadi dan bagaimana konsekuensi lebih lanjut." kata Syamsul.(ray/dpr/bhc/rby) |
