Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Bekraf
Komisi X Kecewa Minimnya Serapan Anggaran Bekraf
2016-06-10 21:45:07

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra kecewa dengan minimnya serapan anggaran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) di semester pertama APBN 2016. Per 30 Juni 2016, serapan anggaran baru mencapai 12,87 persen.

"Pada 28 April yang lalu, kita sudah membahas persiapan RAPBN 2016. Saat itu serapan anggaran belum ada 1 persen. Dalam pemaparan hari ini masih 12 persen lebih. Kita menyesalkan minimnya serapan anggaran ini," sesal Sutan, saat RDP dengan Kepala Bekraf, Triawan Munaf, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).

Politisi F-Gerindra ini juga menilai, walaupun mengalami pemotongan anggaran, Bekraf tidak menunjukkan kekurangan anggaran. Padahal, menurutnya kementerian dan lembaga lain banyak yang kekurangan anggaran, dengan serapan anggaran lebih tinggi.

"Dengan adanya pemotongan anggaran, kini tinggal Rp 1,02 triliun. Dalam posisi tersebut, Bapak tidak menunjukkan bahwa kekurangan anggaran. Kami mengusulkan ini ada pengurangan lagi," tambah Sutan.

Dalam kesempatan itu, politisi asal dapil Jambi itu berharap Bekraf dapat menjadi tulang punggung ekonomi kreatif, dan menindaklanjuti rekomendasi Panja Perfilman yang sedang berjalan di Komisi X DPR.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem) juga menyetujui anggaran Bekraf untuk dipotong. Pasalnya ia belum melihat kesiapan Bekraf sebagai badan yang membidangi ekonomi kreatif.

"Meskipun Bekraf ini badan baru, seharusnya semua sudah siap. Kalau belum siap, seharusnya dinamakan Bekraf, kepanjangan dari Badan Ekonomi Belum Kreatif. Karena kondisi keuangan negara tidak dalam kondisi kondusif, maka saya setuju anggarannya dipotong," tegas politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Kepala Bekraf melaporkan, rendahnya serapan anggaran di Bekraf, salah satunya diakibatkan oleh jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas. Dengan adanya pemotongan anggaran, Bekraf kini memiliki anggaran sebesar Rp 1,02 triliun, dari semula 1,11 triliun. Kepala Bekraf juga memastikan pihaknya mendukung 100 persen rekomendasi Panja Perfilman.(sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Bekraf
 
• Komisi X Kecewa Minimnya Serapan Anggaran Bekraf
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]