Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pancasila
Komisi X Dukung Mata Pelajaran Pancasila dalam Kurikulum
2021-02-16 15:00:22

Ilustrasi.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan Komisi X DPR RI mendukung secara penuh mata pelajaran Pancasila untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Mengingat, peta jalan pendidikan nasional tidak hanya terdapat pada tingkatan visi pemerintah tetapi juga harus diletakkan sebagai visi negara.

Pemaparan tersebut disampaikan Fikri usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, KNPI dan SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Sumbar, di Pendopo Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (15/2).

"Organisasi kepemudaan diwakili SAPMA dan KNPI mengusulkan agar pendidikan Pancasila dihidupkan lagi untuk masuk di kurikulum. Jika, sistem P4 di masa lalu sudah tidak relevan maka pemerintah harus memodifikasi dengan sistem kekinian. Tujuannya, supaya semua pihak dapat terakomodasi. Sebab, Pancasila milik kita semua," ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Sebelumnya, pada audiensi tersebut, organisasi kepemudaan yang diwakili Sekretaris Wilayah SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Sumbar Adrian menyampaikan sejumlah usulan mengenai konsep peta jalan pendidikan. Ia mengusulkan, pentingnya agar segera adanya mata pelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Maka, kami mengusulkan untuk dihidupkan lagi mata pelajaran Pancasila untuk masuk di tiap sekolah. Terlebih, sepanjang pandemi, siswa-siswi saat ini masih melaksanakan pendidikan secara daring sehingga perlu peningkatan kualitas akademis dan pendidikan karakter Pancasila," paparnya.

Seperti diketahui, dalam rapat Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, baru-baru ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga mengusulkan kepada Kemendikbud agar pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.

"Penggalian terhadap seluruh khazanah dan tradisi kebudayaan Indonesia menjadi sangat penting dalam rangka menciptakan kader-kader dan pelajar Pancasila dalam rangka untuk pendidikan karakter pada masa-masa akan datang," tegas Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda merespon.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Nur Purnamasidi (F-Golkar), Andy Muawiyah Ramly (F-PKB), Sakinah Aljufri (F-PKS). Hadir mendampingi, Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh. Serta, Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud Jumeri, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bakrun dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Yaswardi.(pun/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pancasila
 
Ahmad Basarah: Pancasila Puncak Kebudayaan Bangsa Indonesia
 
Ahmad Basarah: Revisi PP 57/2021 Solusi Kembalikan Pancasila dalam Pendidikan Nasional
 
HNW: Kita Mewarisi Ideologi Yang Menyatukan
 
Sebelum ke Milenial, Pancasila Harus Melembaga di Institusi dan Elite Negara Dahulu
 
Komisi X Dukung Mata Pelajaran Pancasila dalam Kurikulum
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kassubag Pengadaan Korlantas AKBP Satrio Wibowo Raih Promosi Jabatan Kombes di Polda Metro Jaya
Riset Menunjukkan Masyarakat Indonesia Kurang Keadaban dalam Bermedsos, Apa yang Salah?
AMAN, WALHI, dan KPA Kritik Pemerintah Mengatasi Pandemi yang Tak Efektif, Tak Adil, dan Abai pada Rakyat Kecil
Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat
Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa
PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO
Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman
Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]