Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi X
Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Masyarakat Gorontalo
Saturday 10 Nov 2012 13:39:22

Rapat pertemuan Tim Kunker dengan Wakil Gubernur Gorontalo dan jajarannya, yang berlangsung di ruang rapat Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (08/11).(Foto: Ist)
GORONTALO, Berita HUKUM - Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri melakukan peninjauan ke Propinsi Gorontalo untuk melihat kondisi di sektor pendidikan, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan.

Pada kesempatan itu, Tim Kunker mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo dan jajarannya, yang berlangsung di ruang rapat Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (08/11).

Wakil Gubernur mejelaskan, Propinsi Gorontalo pada umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 %, akan tetapi pengangguran terbuka kurang lebih masih 4,72 %.

Dengan visi mempercepat pembangunan disegala bidang dan mewujudkan ekonomi kerakyatan dan berkeadilan di propinsi Gorontalo dengan 4 program unggulan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ekonomi karakyatan yang kesemuanya gratis, maka pemerintah terus menerus akan berupaya melakukan pembangunan di Gorontalo.

Sektor pariwisata dan kesenian juga akan terus dikelola dan dikembangkan untuk dijadikan daya tarik wisatawan ke Gorontalo yang dampaknya bisa menambah perekonomian masyarakat setempat. “olehnya, saya berharap kiranya program pemerintah propinsi ini mendapat support dari Anggota Komisi X DPR dalam hal ini penganggarannya, akan tetapi hal yang menjadi masukan dalam pertemuan ini agar dapat ditindaklanjuti nantinya”, terang Idris Ibrahim.

Ketua Komisi X DPR yang juga Ketua Tim Kunker Syamsul Bachri menyatakan, pihaknya akan terus berupaya agar pembangunan merata diseluruh tanah air termasuk di Propinsi Gorontalo.(dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi X
 
Komisi X Prihatin Beredarnya Tenun China di Lombok
 
KOMISI X DPR Sosialisasikan Revisi UU SSKCKR di Yogyakarta
 
Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal
 
Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa
 
Komisi X DPR: Dibutuhkan Mekanisme Pengawasan DAK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]