JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menilai penanganan tanggap darurat bencana banjir di DKI Jakarta tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII, Ade Barkah saat melakukan kunjungan spesifik ke lokasi pengungsian korban banjir di beberapa titik pengungsian di Ibukota, Jumat (24/1).
“Penanganan tanggap darurat oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DKI Jakarta yang merupakan binaan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.Hal ini terlihat dari proses evakuasi yang sangat sigap, dapur umum yang bersih serta penanganan korban banjir di pengungsian juga sudah cukup baik,”jelas Politisi dari F-PKS ini.
Selain itu, tambah dia, dalam hal administratif BNPB juga sudah cukup baik. Data-data korban para pengungsi di setiap wilayah terdata dengan sangat baik. Dengan demikian memudahkan orang untuk mencari sanak saudara yang menjadi korban banjir.
Meski demikian Ade berharap agar BNPB melakukan penambahan tenaga ahli, meski saat ini di lokasi pengungsian juga sudah ada tenaga bantuan dari Pramuka. Selain itu ia berharap agar proses kaderisasi tenaga ahli dari BNPB terus berlangsung. Hal ini mengingat bencana banjir yang tidak dapat diprediksi lagi kapan datangnya. Jika sebelumnya ada siklus lima tahunan, namun belakangan ini hampir setiap tahun ibukota dan beberapa kota di Indonesia terkena banjir.
“Selain itu kami juga mendorong BNPB untuk meningkatkan anggaran tanggap darurat. Jangan sampai minimnya dana menjadi kendala dalam pelaksanaan evakuasi dan penanganan korban banjir,”ujar Ade mengakhiri.(dpr/ayu/bhc/rby) |
