Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi VIII
Komisi VIII Setujui Pergeseran Anggaran Antarprogram Kementerian Agama
Tuesday 27 Nov 2012 10:20:08

Rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan Pejabat Eselon I Kementerian Agama (Kemenag) RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/11).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan revisi pergeseran anggaran antarprogram di Kementerian Agama RI tahun Anggaran 2012. Anggaran yang semula ditempatkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen pada pembinaan urusan agama Kristen digeser menjadi anggaran pada program Bimas Katholik dalam kegiatan pembinaan urusan agama Katolik, pada DIPA satuan kerja kantor wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

“Anggaran yang digeser untuk bantuan rumah ibadah sebesar Rp 250.000.000,” kata pimpinan sidang Chairun Nisa dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan Pejabat Eselon I Kementerian Agama (Kemenag) RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/11).

Pergeseran mendekati akhir tahun anggaran ini dipertanyakan sejumlah anggota Komisi VIII. Mereka meragukan program dapat terlaksana karena waktu yang tersedia menjelang akhir tahun sangat singkat yaitu kurang dari tiga minggu.

Dalam penjelasannya, Dirjen Bimas Katolik Semara Duran Antonius mengatakan, usulan pergeseran diajukan karena telah terjadi kesalahan pada penempatan anggaran Bimas. Anggaran tersebut sejak awal sebenarnya dialokasikan untuk Bimas Katolik, tetapi keliru diletakkan pada anggaran Bimas Kristen.

“Satuan Kerja Jawa Timur melaporkan pada Agustus akhir dan mekanisme teknis pergeseran ini memang memakan waktu, harus menunggu surat dari Kemenkeu,” ungkap Semara yang bicara mewakili Sekjen Kementerian Agama RI.

Anggota Komisi VIII Ledia Hanifa (F-PKS), menekankan permasalahan bukan pada disetujui atau tidaknya usulan, tetapi penemuan adanya kesalahan pada proses yang harus menjadi pembelajaran. “Bukan masalah besaran nilainya juga, tapi ini yang ketahuan, bahwa pelaksanaannya tidak dilakukan dengan rinci. Secara teknis ada kesalahan internal yang terjadi. Hal seperti ini jangan sampai terulang kembali,” ujar Ledia.

Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen Bimas Katolik dalam merealisasikan dana revisi anggaran yang dimaksud dapat menyesuaikan dan tidak mengurangi output program prioritas tahun 2012. (ray/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi VIII
 
• Data Kemiskinan di Indonesia Belum Akurat
 
• Program KUBE Butuh Penasihat Usaha
 
• Anggota Komisi VIII Tidak Puas Kinerja Kementerian Agama
 
• Pemerintah Perlu Evaluasi Program Bantuan Masyarakat Miskin
 
• Komisi VIII Kecewa pada Kementerian PP & PA
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]