Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi VIII
Komisi VIII DPR Upayakan Biaya Perjalanan Haji Tidak Naik
Wednesday 06 Mar 2013 09:07:50

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sayed Fuad Zakaria saat ditanyai para wartawan.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI mengupayakan biaya perjalanan haji bagi para calon Jamaah haji tahun 2013 ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria kepada Parlementaria yang menemuinya sesaat sebelum rapat Panja BPIH dengan Dirjen Perjalanan Haji dan Umroh Kemenag, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

“Jika harus naik pun, kami berharap kenaikannya tidak besar dan jangan sampai membebankan jamaah,” jelas Sayed.

Ditambahkannya, kenaikan tersebut berkaitan dengan pemugaran yang dilakukan pihak Arab Saudi atas perluasan mataf atau tempat tawaf di sekeliling Ka’bah, serta area-area lain di Mekah. Pemugaran tersebut juga berdampak langsung terhadap jarak pemodokan yang semakin jauh. Hal tersebut akhirnya juga berdampak pada biaya sewa pemondokan, yiatu sekitar 20 persen tingkat kenaikannya.

“Pemugaran besar-besaran itu pasti akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya pemondokan, namun kami berharap kenaikan tersebut tidak terlalu jauh dari biaya haji tahun lalu, sekitar 5600 real,” ujar Anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar.

Senada dengan Sayed, Dirjen PHU Anggito Abimanyu juga akan mengupayakan agar biaya perjalanan haji tidak naik. Meski demikian menurutnya hal tersebut masih harus didiskusikan lebih lanjut.

Meski demikian Sayed mengungkapkan jika memang terjadi kenaikan biaya pemondokan, hal tersebut bisa diatasi dengan subsidi atau bantuan dana optimalisasi jamaah. Dana optimalisasi jamaah merupakan setoran awal jamaah saat pertama kali mendaftarkan haji. Subsidi dana optimalisasi tersebut menurut Sayed bisa dinaikkan dari 10 juta rupiah per Jamaah menjadi 12 juta rupiah per Jamaah. Dengan demikian calon jamaah haji tidak akan dibebankan atas kenaikan biaya pemondokan haji.

Selain upaya untuk tidak menaikkan biaya perjalanan haji, Sayed mengutarakan bahwa ia dan koleganya di Komisi VIII DPR RI juga meminta Kementerian Agama untuk mengupayakan penambahan kuota haji kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Hal tersebut sebagai solusi antrian haji yang terlalu lama.

“Kami mengusulkan penambahan kuota haji sebesar 30 ribu Jamaah. Namun kami belum tahu berapa yang disetujui Arab Saudi. Tapi kami akan terus mendesak pemerintah untuk mengupayakan penambahan kuota bagi Jamaah haji kita,” paparnya.(ayu/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi VIII
 
• Data Kemiskinan di Indonesia Belum Akurat
 
• Program KUBE Butuh Penasihat Usaha
 
• Anggota Komisi VIII Tidak Puas Kinerja Kementerian Agama
 
• Pemerintah Perlu Evaluasi Program Bantuan Masyarakat Miskin
 
• Komisi VIII Kecewa pada Kementerian PP & PA
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]