Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
PLTU
Komisi VII Kritisi Proses Tender PLTU Sumsel
Saturday 13 Dec 2014 13:59:51

Ilustrasi. PLTU Banjarsari , Lahat , Sumsel.(Foto: Istimewa)
PALEMBANG, Komisi VII DPR RI mengkritisi proses tender yang dilakukan PLN sehingga menyebabkan mandegnya proyek pembangunan tujuh PLTU di Sumsel. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi VII ke PT PLN (Persero) Sumatera Selatan, Rabu (10/12).

“Ada beberapa kendala yang menyebabkan terhentinya atau tidak berjalannya proyek pembangunan tujuh PLTU di Sumatera Selatan. Salah satu penyebab terbesarnya adalah proses tender yang salah,”ungkap Mulyadi.

Dijelaskannya, sebelum proses tender berlangsung, seyogyanya panitia tender PLN harus melakukan pra kualifikasi untuk memeriksa kondisi dan status perusahaan calon peserta tender. Ketika proses bidding atau penawaran, maka perusahaan yang menjadi peserta tender sudah dipastikan kemampuan finacialnya. Dengan demikian,tidak ada alasan perusahaan pemenang tender yang memiliki keterbatasan financial atau keuangan saat akan menjalankan proyek tersebut.

“Jangan sampai ketika ditetapkan sebagai pemenang tender, perusahaan tersebut baru mencari-cari sumber pendanaan. Ketika sumber pendanaan perusahaan tersebut tidak komit,PLN tidak boleh memberi waktu lama, dan jika batas waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi artinya perusahaan tersebut tidak sanggup, maka harus segera determined atau terputus,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Penetapan batas waktu bagi pemenang tender dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan pembangunan proyek PLTU tersebut. Pasalnya setelah proses tender berlangsung, ada proses amdal (analisismengenai dampak lingkungan) yang juga harus dilewati. Untuk proses amdal sendiri konon membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun.

Sebelum bertemu dengan jajaran Direksi PT. PLN, Komisi VII DPR mengunjungi Kantor Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Saat itu Wagub Sumsel, Ishak Mekki menyampaikan informasi adanya tujuh proyek PLTU di Sumsel yang terhenti bahkan belum berjalan sama sekali. Padahal PLTU tersebut sangat berguna untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik tidak hanya di wilayah Sumatera, namun juga Pulau Jawa.(Ayu/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait PLTU
 
• Emir Moeis Tidak Cukup, KPK Harus Tuntut Korporasi yang Terlibat Korupsi PLTU Tarahan
 
• Komunitas Sesalkan Pembabatan Mangrove di Tapak PLTU oleh Investor China
 
• Aktivis Lingkungan Aksi di PLTU Cirebon Mendesak Pemerintah Segera Meninggalkan Batubara
 
• Komisi VII Kritisi Proses Tender PLTU Sumsel
 
• Komisi VII Temukan Ada 7 PLTU Mangkrak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]