Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
PLN
Komisi VII DPR Setujui Kenaikan Tarif Listrik Bertahap
Thursday 12 Jun 2014 03:35:02

Ilustrasi. Tower Sutet Listrik PLN.(Foto: BH/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR menyetujui kenaikan listrik bertahap bagi enam golongan pelanggan terhitung awal Juli nanti. Demikian salah satu butir Raker pembahasan dan penetapan rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)-P 2014 dengan Menteri ESDM Jero Wacik, di Gedung Nusantara I, baru-baru ini.

"Komisi DPR menerima dan menyetujui usulan pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Ahmad Farial saat membacakan kesimpulan Raker tersebut.

Dengan persetujuan ini, Kenaikan tarif ini maka subsidi listrik berjalan ditetapkan menjadi Rp 86,84 triliun dari yang diajukan sebelumnya sebesar Rp 107,15 triliun. Hal ini lantaran total penghematan kenaikan tarif 6 golongan itu sebesar Rp 8,51 triliun. "Subsidi listrik berjalan sekarang kan Rp 95,35 triliun. Jadi dalam RAPBN-P nanti subsidinya sebesar Rp 86,84 triliun," jelasnya.

Selain itu, Komisi VII DPR juga menerima dan menyetujui usulan pemerintah tentang asumsi dasar ICP, Produksi atau lifting minyak dan Gas Bumi, Volume BBM dan BBN bersubsidi, LPG 3 kg, Subsidi BBN, Subsidi LGV, Alpha BBM Bersubsidi dalam RAPBN-P tahun anggaran 2014.

Berikut rincian dalam RAPBN-P tahun anggaran 2014, untuk ICP 105 US/Barel, Produksi lifting Migas 818 ribu BOEPD, Lifting gas bumi 1224 Ribu BOEPD. Sementara total volume BBM Bersubsidi 46 juta KL termasuk premium dan Bio Ethanol, Minyak Tanah, Minyak Solar dan bio diesel. Untuk LPG 3 Kg 5.013 juta ton, untuk subsidi BBN bio diesel 1500 Rp/liter sementara Bioethanol 2000 Rp/liter.(dpr/Sugeng Irianto/bhc.sya)


 
Berita Terkait PLN
 
• Sartono Pertanyakan Rencana Penyesuaian Tarif Listrik
 
• Pembangkit Kekurangan Batu Bara, PLN Harus Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik
 
• Buruknya Komunikasi PLN dengan Pelanggan, DPR Kembali Pertanyakan Lonjakan Tagihan Listrik
 
• Pemerintah Gratiskan Tarif Listrik Bagi Pelanggan PLN Daya 450 VA dan Potongan 50 Persen untuk 900 VA Selama 3 Bulan
 
• Kejadian Listrik Padam, FSP BUMN akan Laporkan Direksi PLN ke Bareskrim
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]