Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
SKK Migas
Komisi VII DPR Desak SKK Migas Penuhi Target Lifting Minyak
Wednesday 12 Jun 2013 11:34:41

Gedung DPR RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR mendesak SKK Migas untuk meningkatkan target lifting minyak nasional pada tahun 2014 mendatang.

Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan RDP dengan 10 jajaran Direksi Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yaitu Pertamina EP, Pertamina ONWJ, Chevron Indonesia, Exxon Mobil, CNOOC, ConocoPhilips, Total E&P Indonesie, PetroChina, BOB PT BSP-Pertamina Hulu, dan Vico, di Gedung Nusantara I, Selasa Sore, (11/6).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto mengatakan, kesimpulan rapat tersebut akan menjadi pertimbangan dan masukan bagi Raker dengan Menteri ESDM mendatang.

"Kita mendesak kepada Kepala SKK Migas tahun mendatang target lifting minyak mencapai 1.01 Juta Barel perhari dapat segera tercapai,"tegasnya.

Komisi VII DPR, lanjutnya, mendesak kepada SKK Migas beserta jajaran direksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) agar melaksanakan Inpres No.2 tahun 2012 tentang peningkatan produksi minyak bumi nasional secara konsisten.(si/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait SKK Migas
 
SKK Migas Diminta Jelaskan Terjadinya Tren Penurunan Lifting Minyak
 
KPK Tahan Jero Wacik Mantan Menteri ESDM
 
Jero Wacik Hadir Sebagai Saksi di KPK
 
KPK Tetapkan Artha Meris Simbolon Jadi Tersangka Kasus SKK Migas
 
KPK Akhirnya Tetapkan Sutan Bhatoegana Jadi Tersangka Gratifikasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]