Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
PLN
Komisi VI Selidiki Pelanggaran Tender di PLN
2016-04-27 11:47:10

Panja penyelidikan dan evaluasi atas kinerja PLN dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra.(Foto: jaka/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI dalam rapat dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan penyelidikan dan evaluasi atas kinerja lembaga ini, Selasa (26/4). Panja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra.

Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Azam Azman Natawijana mengungkapkan, dalam pelaksanaan tender di lingkungan PLN ada pelanggaran aturan. Dia membeberkan, ada salah satu peserta tender di PLN yang tidak memenuhi syarat namun tetap diloloskan oleh oknum di dalamnya.

"Jadi ada yang kita temukan, bahwa salah satu peserta tender itu tidak memenuhi syarat pada sampul satu tetapi diloloskan, sehingga sampul duanya dibuka. Padahal menurut dokumen tidak boleh, kalau tidak lolos tidak bisa dibuka," ungkap Azam.

Atas dasar penemuan pelanggaran itulah Komisi VI DPR membentuk Panja PLN. Menurut Dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III ini, Komisi VI tidak bisa membiarkan permasalahan ini berlarut-larut tanpa evaluasi, karena pengawasan kepada BUMN adalah tanggung jawab Komisi VI.

"Oleh karena itu kita buat Panja. Kalau tidak kita buat Panja, tidak kita evaluasi artinya kita melakukan pembenaran," tegas Azam.

Azam menjelaskan jika dalam proses pelelangan di lingkungan BUMN tidak transparan dan mengarah pada persekongkolan yang tidak sehat maka tindakan tersebut telah melanggar Undang-Undang KPPU.

Azam melanjutkan, BUMN adalah aset negara, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003. Oleh sebab itu jika BUMN dirugikan oleh oknum-oknum yang melakukan pelanggaran aturan maka, dia menuding hal tersebut adalah korupsi.

"Maka itu adalah bagian daripada korupsi, sebab negara yang seharusnya tidak mengeluarkan uang, harus mengeluarkan uang lagi," tukas Azam.

Azam mengharapkan kinerja PLN bisa lebih baik, karena jika tidak ada perbaikan di PLN maka otomatis akan berdampak langsung kepada rakyat.

"Supaya negara tidak dirugikan, rakyat tidak dirugikan, PLN menjadi bagus, pengawasan kita menjadi lebih enteng. Kalau menjadi berat kan habis energi dan waktu kita," sambat Azam.(eko/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait PLN
 
• Sartono Pertanyakan Rencana Penyesuaian Tarif Listrik
 
• Pembangkit Kekurangan Batu Bara, PLN Harus Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik
 
• Buruknya Komunikasi PLN dengan Pelanggan, DPR Kembali Pertanyakan Lonjakan Tagihan Listrik
 
• Pemerintah Gratiskan Tarif Listrik Bagi Pelanggan PLN Daya 450 VA dan Potongan 50 Persen untuk 900 VA Selama 3 Bulan
 
• Kejadian Listrik Padam, FSP BUMN akan Laporkan Direksi PLN ke Bareskrim
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]