Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi VI
Komisi VI Protes Deputi BUMN Tak Hadir
Monday 01 Jul 2013 15:37:13

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan).(Foto: iwan armanias/parle)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI protes terhadap ketidakhadiran Deputi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (1/7). Akhirnya, rapat ditunda hingga Kamis, (4/7).

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) saat memimpin rapat. mempertanyakan, mengapa hanya Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur dan Logistik, Kementerian BUMN yang hadir. Menurut aturannya, RDP setidaknya harus dihadiri pejabat eselon I. Sementara Deputinya sendiri yang dijadwalkan hadir dalam RDP, ternyata sedang dirawat rumah sakit, karena demam.

Agenda rapat sedianya akan mendengarkan jawaban tertulis dari PT. Pelindo I-IV. Dengan ketidakhadiran tersebut, Komisi VI merasa tidak dihargai.Idealnya, rapat dihadiri menteri. Bila menteri berhalangan bisa menunjuk pejabat eselon I untuk mewakili. Para anggota Komisi VI yang hadir bergiliran ikut mengomentari jalannya rapat.

Para Direksi Pelindo I-IV yang sudah hadir, akhirnya tak bisa menyampaikan jawaban apa pun, karena rapat tak sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan DPR RI. Rapat sempat diskors sejenak untuk meminta konfirmasi dari Asdep, agar ada deputi yang bisa menggantikannya dalam rapat tersebut. Ternyata, semua deputi juga hari itu sedang sibuk. Akhirnya, diputuskan rapat ditunda hingga Kamis.

Seperti diketahui, sisa waktu dalam masa sidang IV ini tinggal beberapa hari lagi. DPR segera reses pada 12 Juli 2013. Aria Bima saat memimpin rapat minta agar Kementerian BUMN mengerti jadwal dan aturan main yang berlaku di DPR RI. Rapat ini sebenarnya sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Tiba-tiba gagal, karena ketidakmengertian para pejabat di Kemeneterian BUMN.(mh/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi VI
 
• Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang
 
• Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang
 
• Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan
 
• Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi
 
• Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT Dirgantara Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]