Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi VI
Komisi VI Pertanyakan Laporan Keuangan PT Inalum
Thursday 21 Feb 2013 08:53:56

Ida Ria Simamora, Anggota Komisi VI DPR.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan keuangan yang dirilis PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dipertanyakan para anggota Komisi VI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu, (20/2). Rapat yang juga menghadirkan Direksi Otorita Asahan ini, meminta kepada PT. Inalum agar tidak bersikap eksklusif terhadap masyarakat di Sumatera Utara, tempat perusahaan ini beroperasi.

Ida Ria Simamora, Anggota Komisi VI DPR, mengatakan, selama ini PT. Inalum belum pernah melaporkan audit keungannya terutama menyangkut keuntungan yang diraih selama perusahaan ini beroperasi. Yang justru didapat adalah PT. Inalum mengalami kerugian. Hal ini perlu penjelasan yang konfrehensif pihak direksi PT. Inalum.

Tidak hanya laporan keuangan, Ida Ria juga menyoroti sikap PT. Inalum yang eksklusif terhadap masyarakat di Sumatera Utara. Tidak ada keterbukaan dan sosialisasi dengan komunitas masyarakat setempat. Bahkan, kehadiran perusahaan yang memproduksi aluminium ini, terasa tak berdampak apa pun bagi kehidupan masyarakat.

Seperti diketahui kepemilikan saham PT. Inalum dimiliki Jepang dan Indonesia. Dan rencananya akan diambil alih oleh Otorita Asahan, badan yang mewakili pemerintah dan bertanggung jawab atas kelancaran pengembangan proyek Asahan. Proses pengambilalihan ini tentu menyisakan banyak sekali masalah, dari laporan keuangan, kepemilikan lahan, sampai peninggalan alat-alat produksinya yang sudah termakan usia.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) ini, meminta PT. Inalum untuk lebih transparan memberi laporan. Bahkan, Komisi VI berencana akan melakukan kunjungan kerja ke Asahan untuk meninjau keberadaan PT. Inalum, melihat dari dekat masyarakat setempat, dan beraudensi dengan pemerintah daerah. Selama ini, laporan PT. Inalum dinilai hanya retorika saja oleh Komisi VI.

Dan kepada Otorita Asahan juga diminta melakukan pengawasan ketat terhadap harga produk penjualan PT. Inalum. “Laporan keuangan PT. Inalum tidak berdampak signikan dan positif bagi masyarakat di Sumatera Utara,” tegas Ida Ria.(mh/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi VI
 
• Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang
 
• Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang
 
• Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan
 
• Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi
 
• Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT Dirgantara Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]