Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi VI
Komisi VI DPR Setujui Renovasi Gedung KPPU Rp 25,3 Miliar
Thursday 13 Jun 2013 08:34:26

Komisi VI DPR saat Raker dengan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, dan Ketua KPPU RI Nawir Messi, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (12/6).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR menyetujui renovasi Gedung Kantor KPPU sebesar Rp 25,3 Miliar. Demikian salah satu butir kesimpulan Komisi VI DPR saat Raker dengan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, dan Ketua KPPU RI Nawir Messi, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (12/6).

Usulan tambahan Pagu Indikatif KPPU pada RAPBN tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Penyesuaian KPPU sebesar Rp 204 Miliar.

Dengan rincian pengadaan dan renovasi sebesar Rp 100 Miliar terdiri dari pengadaan tanah Rp 66 Miliar, pekerjaan Renovasi dan Gedung Kantor KPPU sebesar Rp 25,3 Miliar dan pengadaan Meubelair sebesar Rp 7,8 Miliar. Berikutnya yaitu tujuh kegiatan prioritas dan tiga kegiatan pendukung KPPU sebesar Rp 104 Miliar.

Sementara Pagu indikatif KPPU pada RAPBN tahun 2014 sebesar Rp. 94 Miliar jadi total keseluruhan total pagu indikatif KPPU sebesar Rp 299 Miliar.

Aria Bima mengatakan, Komisi VI DPR juga menerima usulan total Pagu indikatif Kementerian Perdagangan RI pada RAPBNa 2014 sebesar Rp 3,1 Triliun untuk segera dibahas di Badan Anggaran DPR RI.(si/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi VI
 
• Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang
 
• Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang
 
• Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan
 
• Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi
 
• Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT Dirgantara Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]