Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Koperasi
Komisi VI DPR Minta Pemerintah Dukung Anggaran Koperasi dan Industri Kecil
2016-09-28 14:41:07

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal.(Foto: Jaka/parle/od)
TANAH LAUT, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan sektor koperasi, industri menengah dan kecil sebagai penggerak perekonomian Indonesia.

"Komisi VI mendorong kepada Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada mitra kerja yang membidangi BUMN, UMKM, Koperasi, Industri dan Perdagangan,, sebagai penggerak perekonomian Indonesia," kata Hekal, saat memimpin Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI meninjau Koperasi Borneo Agrosindo, di Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (27/9).

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, anggaran mitra kerja Komisi VI itu tergolong kecil, maka sudah terlihat bahwa politik anggaran Pemerintah tidak Pro kemandirian rakyat. Jika anggaran sektor Koperasi, industri menengah dan kecil difokuskan anggarannya diperhatikannya, akan terlihat perhatiannya.

"Sekarang kita lihat anggaran koperasi dan industri kecil dan menengah dipotong dan adanya isu pemberhentian kemitraan dari BUMN maka keberpihakannya hanya lip service. Kita harap pemerintah melaksanakan program lebih efisien dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Hekal, dapil Jawa Tengah.(as/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Koperasi
 
OJK Mau Bunuh Koperasi Syari'ah?
 
KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021
 
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
 
Ketua DPR Harap Pemerintah Proaktif Selesaikan RUU Perkoperasian untuk Segera Dapat Disahkan
 
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]