Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi VI
Komisi VI DPR Dukung Revitalisasi Industri
Saturday 06 Dec 2014 16:02:22

Ilustrasi. Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN).(Foto: iwan armanias/parle/iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mendukung rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merevitaliasi industri manufaktur dengan melengkapi fasilitas kawasan industri. Rencana tersebut diharapkan tidak sekadar janji-janji kosong.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Jumat malam (5/12). “Rencana itu bagus. Merevitalisasi industri harus sesuai dengan apa yang kita cita-citakan,” katanya.

Diakuinya, perbaikan infrastruktur kawasan industri selama ini memang masih lemah. Padahal, Indonesia segera menghadapi persaingan global, MEA, dan AFTA.

“Saya sudah sering mengutip janji-janji Jokowi. Ketika dia jadi presiden, janji-janji tersebut tidak ada yang benar. Ini yang kami ingin klarifikasi kepada pemerintah,” tandas Hafisz. Pemerintah saat ini, sambung Hafisz,

kerap tak mengajak DPR untuk membicarakan kebijaka-kebijakan strategis. Misalnya, kenaikan tarif dasar listrik yang tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR.

Ditambahkan politisi PAN tersebut, rencana revitalisasi kawasan industri jangan sampai tak mendapatkan anggarannya. APBN yang sedang berjalan harus dirubah dahulu untuk mewujudkan rencana ini. “Kami pada

prisipnya sebagai mitra strategis pemerintah di parlemen sangat senang kalau konsep-konsep kerakyatan dijalankan, terutama perbaikan industri dan kawasan.”

Seperti diketahui, Kemenperin berencana merevitalisasi industri manufaktur dengan melengkapi fasilitas kawasan, seperti membangun rumah susun dan sekolah bagi keluarga buruh di kawasan industri. Selain itu, akan dibangun pula fasilitas kesehatan, jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan menuju kawasan industri.

Sementara itu soal rencana membangun 13 kawasan industri di luar Jawa dan 2 kawasan di pulau Jawa sendiri, Hafisz menyatakan persetujuannya. Bahkan, bila perlu lebih dari itu. Basis industri nasional sudah tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga.

“Pemerintah harus menjelaskan anggarannya dari mana dan pola kerja samanya seperti apa. Silakan pemerintah kalau punya rencana, mari kita bicara baik-baik. Kami sangat mendukung sepenuhnya, sepanjang itu untuk rakyat,” ujar Hafisz mengakhiri perbincangan.(mh/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait Komisi VI
 
• Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang
 
• Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang
 
• Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan
 
• Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi
 
• Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT Dirgantara Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]