Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BUMN
Komisi VI Aspresiasi Laporan Keuangan Kementerian BUMN 2016
2017-07-14 06:28:31

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno saat Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (13/7).(Foto: naefurodji/iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mengaspresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, pencapaian WTP yang merupakan suatu parameter ketaatan kementerian atau lembaga dalam menjalankan pertanggungjawaban keuangan secara baik.

Menurutnya, DPR memberikan apresiasi, karena menyadari ada juga kementerian-kementerian yang dari tahun ketahun selalu ada catatan, apalagi WTP ini sejak 2007 tahun berturut-turut.

"Tentu ini adalah kerja keras jajaran Kementerian BUMN yang ini patut diberikan aspresiasi. Moga-moga kedepannya semakin bisa dipertahankan dan bisa diperbaiki sebagaimana rekomendasi BPK," kata politisi Partai Amanat Nasional ini, dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (13/7).

Sri Mulyani mengutarakan, untuk Laporan Keuangan Tahun 2016, Kementerian BUMN mendapatkan opini BPK WTP. Pada prinsipnya kendala pada tahun 2016, tidak ada yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016.

Dan untuk itu, Kementerian BUMN akan memfokuskan pada pelaksanaan anggaran APBN tahun 2016 sudah ditutup sebagai pembelajaran pada pelaksanaan anggaran 2017 ini. Yaitu memperkuat monitoring dan evaluasi realisasi anggaran serta fokus pada pencapaian output dengan memonitor secara bulanan.

"Laporan keuangan di Kementerian BUMN sudah WTP sejak tahun 2007 dan itu memang sudah seharusnya," ujar Sri Mulyani.(as,mp/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait BUMN
 
• Pakar Koperasi: Justru Erick Thohir yang Lakukan Pembubaran BUMN
 
• Kasus Dugaan Korupsi PLN Batubara, Kejati DKI Kumpulkan Data dan Keterangan Sejumlah Pihak
 
• Legislator Desak Batalkan IPO PT Pertamina Geothermal Energy
 
• Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo
 
• Komisi VI Setujui Tambahan PMN 3 BUMN
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]