Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi V
Komisi V Tinjau Dua Lokasi Kecelakaan Maut di Cianjur
Friday 01 Mar 2013 08:55:12

Komisi V DPR RI saat meninjau lokasi kecelakaan bus di Cianjur.(Foto: Ist)
CIANJUR, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke dua lokasi kecelakaan maut di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Langkah ini dipandang perlu untuk menjawab keprihatinan publik atas dua kecelakaan beruntun dalam waktu 4 hari dengan korban meninggal 43 jiwa.

"Kita prihatin dengan kecelakaan beruntun yang terjadi. Kami memerlukan untuk langsung turun ke lapangan untuk dapat melihat persoalan ini secara utuh. Kalau ternyata ada masalah kita dorong pemerintah untuk segera memperbaiki," kata Ketua Komisi V, Laurens Bahang Dama saat meninjau lokasi kecelakaan truk di Jl Raya Sukabumi, Kampung Babakan, Gombong, Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (28/2).

Dalam kunjungan di lokasi yang memakan korban 16 meninggal dunia ini, dia mendapat masukan diantaranya tentang buruknya kondisi jalan dan truk yang muatannya melebihi kapasitas. "Secara fisik kita melihat ada beberapa temuan, mungkin ada masalah lain seperti jam kerja sopir, jangan sampai terlalu banyak. Kita musti panggil perusahaannya, kita ingin ini jangan sampai terulang," tambahnya.

Sementara dalam peninjauan ke Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur tempat kecelakaan bus Mustika Mega Utama, Tim Kunjugan Spesifik memperoleh sejumlah informasi dari Kapolres Cianjur Kapolres Cianjur AKBP H Agustri Heriyanto. Bus yang seharusnya berkapasitas 58 penumpang ternyata membawa 75 orang. Karena kelebihan beban bus tidak dapat mengerem dengan sempurna. Korban dalam kecelakaan ini 17 meninggal, 26 luka berat dan 32 luka ringan.

"Kita lihat tidak ada rambu-rambu yang mengingatkan orang untuk hati-hati disini, padahal medannya cukup sulit. Kemudian juga kelayakan kendaraannya, ternyata bis yang digunakan ber-plat hitam bukan bis umum. Kita akan panggil pemilik angkutan ini agar bisa menyelesaikan persoalan secara utuh. Kasihan kok nyawa orang bisa hilang begitu mudahnya," tegasnya.

Lorens mengatakan seluruh temuan lapangan akan didalami oleh Komisi V dan disampaikan dalam pertemuan dengan pemerintah serta pihak terkait lain dalam waktu dekat.(iky/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi V
 
• Public Service Tak Kenal Untung Rugi
 
• Terjadi Anggaran Ganda dalam Pengadaan dan Pengelolaan BRT NTB
 
• Komisi V DPR Pihatin Adanya Polemik Angkutan Online
 
• Bagasi Penumpang Hilang, Akibat Rendahnya Keamanan Dan Pengawasan Bandara
 
• Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]