Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi V
Komisi V Desak Dirjen Perhubungan Udara Lengkapi Fasilitas Instrumen Landing System
Tuesday 09 Apr 2013 20:03:00

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR mendesak Dirjen Perhubungan Udara untuk melengkapi penerbangan dengan instrumen landing system di bandara yang melayani pesawat jet. Demikian salah satu butir kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said.

"Komisi V DPR juga mengapresiasi Dirjen Perhubungan udara dalam audit universal ICAO untuk pemenuhan standar safety penerbangan," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said membacakan kesimpulan RDP dengan Dirjen Perhubungan Udara dan berbagai operator maskapai nasional, Gedung Nusantara, Selasa (9/4).

Selain itu, Komisi V DPR juga meminta Dirjen Perhubungan lebih tegas dalam menerapkan UU No. 1 tahun 2009 tentang keselamatan Penerbangan. "Komisi V DPR juga menegaskan kembali perlunya koordinasi kepada pemerintah daerah terkait ketinggian bangunan, peternakan, burung dan lainnya di kawasan bandara," ujarnya.

Sementara terkait keberadaan pilot asing, lanjut Muhidin, Komisi V DPR meminta Dirjen Perhubungan udara dan maskapai nasional agar melakukan seleksi ketat terhadap pilot asing dan melibatkan asosiasi pilot dalam negeri.(si/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi V
 
• Public Service Tak Kenal Untung Rugi
 
• Terjadi Anggaran Ganda dalam Pengadaan dan Pengelolaan BRT NTB
 
• Komisi V DPR Pihatin Adanya Polemik Angkutan Online
 
• Bagasi Penumpang Hilang, Akibat Rendahnya Keamanan Dan Pengawasan Bandara
 
• Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]