Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi V
Komisi V DPR Undang Kemenhub Bahas Kasus Kecelakaan
Wednesday 13 Mar 2013 13:11:29

Ketua Komisi V DPR, Laurens Bahang Dama.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR yang membidangi Perhubungan mengadakan Raker dengan Kementerian Perhubungan, Dirjen Bina Marga, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Kapolres Cianjur, Kapolres Simalungun dan Dirut Jasa Raharja membahas kecelakaan lalu lintas di beberapa daerah baru-baru ini.

Menurut Sekretariat Komisi V DPR, Agenda Raker kali ini membahas mengenai evaluasi strategi kebijakan dan pelaksanaan program keselamatan dan keamanan transportasi nasional. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said.

Seperti kita ketahui, belum lama ini telah terjadi Kecelakaan lalu lintas yang memprihatinkan, melibatkan Bus Mustika Mega Utama di Puncak Ciloto, Cianjur, Jabar pada Rabu 27 Februari 2013, pukul 17.30 WIB, dengan korban 17 orang meninggal, 26 luka berat dan 32 luka ringan.

Sementara di Simalungun, Sumut juga terjadi Kecelakaan Bus koperasi dengan Korban tujuh orang meninggal dunia, tiga orang luka berat, dan 14 orang luka ringan. kasus lain juga terjadi di Sumedang, melibatkan mobil truk mitsubishi diesel dan mobil minibus pada tanggal 6 maret lalu, dengan korban delapan orang meninggal, serta empat orang luka-luka.

"Ini semua harus diminimalisir bila kita semua mengedepankan UU No. 22 tahun 2009," ujar Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama saat membuka Raker tersebut, di Gedung DPR, Rabu, (13/3).(dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi V
 
• Public Service Tak Kenal Untung Rugi
 
• Terjadi Anggaran Ganda dalam Pengadaan dan Pengelolaan BRT NTB
 
• Komisi V DPR Pihatin Adanya Polemik Angkutan Online
 
• Bagasi Penumpang Hilang, Akibat Rendahnya Keamanan Dan Pengawasan Bandara
 
• Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]