JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mempertanyakan soal perubahan grafik perjalanan kereta api (Gapeka) 2013, yang telah menimbulkan dampak negatif terhadap aktifitas sosial ekonomi masyarakat.
"Kami meminta agar permasalahan itu dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya, yang sedapat mungkin bisa menguntungkan semua pihak yang terkait. Baik itu masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik, pemerintah sebagai regulator, dan PT KAI sebagai operatornya," katanya saat RDP dengan Dirjen Perkeretaapian dan Dirut PT KAI, baru-baru ini.
Selain itu, terkait penghapusan KRL Ekonomi, Muhidin menegaskan, rencana penghapusan KRL kelas ekonomi itu telah ditentang oleh ribuan orang yang selama ini menggunakan KRL tersebut.
"Berbagai aksi dilakukan menentang kebijakan tersebut, dengan harapan pemerintah dan PT KAI dapat membatalkan rencana penghapusan KLR kelas ekonomi. Mereka juga berencana melakukan unjuk rasa susulan jika rencana penghapusan KRL kelas ekonomi itu tetap dilanjutkan," tukasnya.
Seperti diketahui, dalam tahap awal, PT KAI telah menghapus KLR (Kereta Rel Listrik) ekonomi untuk lintas Bekasi dan Serpong. Selanjutnya, PPT KAI juga akan menghapus KRL ekonomi lintas Bogor secara bertahap hingga Juli 2013 mendatang.(si/dpr/bhc/opn) |
