JAKARTA, Berita HUKUM - Selain menerima masukan dan aspirasi langsung dari masyarakat luas, Sidak yang dilakukan Komisi V DPR RI ke empat stasiun kereta api di Jakarta pada Rabu (20/3) pagi juga untuk memantau secara langsung kinerja dan kendala apa saja yang tengah dialami oleh PT KAI.
Dalam sidak tersebut, Komisi V DPR RI mendapat keluhan dan masukan langsung dari jajaran direksi PT KAI. Dua permasalahan yang diketengahkan adalah seputar akses menuju stasiun kereta api dan perluasan lahan untuk stasiun.
Dikatakan direktur komersial PT KAI, Sulistyo Wimbo Hardjito, akses penumpang menuju stasiun kereta api khususnya di Stasiun Tanah Abang sangat sulit mengingat arus lalu lintas yang sangat padat di sekitar stasiun, sehingga membuat penumpang kerap kesulitan untuk bisa sampai ke stasiun.
Untuk itu ia meminta DPR RI mendorong pemerintah menyediakan jembatan penyeberangan umum (JPU) sebagai akses menuju stasiun.
“Selain diperlukan jembatan penyeberangan umum sebagai akses menuju stasiun. Kendala lain yang kami alami adalah luas stasiun yang saat ini tidak sebanding dengan jumlah penumpang.
Dengan kata lain diperlukan perluasan lahan stasiun untuk bisa menampung seluruh penumpang terutama disaat-saat jam padat,”jelas Wimbo di hadapan anggota Komisi V DPR RI.
Berkaitan dua permasalahan tersebut Ketua Komisi V DPR RI, Laurens Bahang Dama dan Hanna Gayatri, serta Etha Bulo anggota Komisi V DPR RI berjanji akan menindaklanjuti masukan tersebut dengan mendiskusikannya kepada Dirjen Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya. Khusus untuk perluasan lahan stasiun, keduanya juga akan melakukan kajian terlebih dahulu.
“Permintaan jembatan penyeberangan sebagai akses masuk stasiun nanti akan kita bicarakan dengan dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan pemda DKI serta instansi terkait lainnya. Namun untuk perluasan lahan stasiun, itu kan berkaitan dengan aset yang dimiliki PT KAI, oleh karena itu kita akan lihat dulu aset tersebut, apa termasuk lahan yang diluar stasiun yang saat ini ada. Jika memang lahannya masih ada, kami akan dukung,”papar Laurens.
Ditambahkan Laurens, Komisi V DPR RI juga akan melihat apakah lahan PT KAI yang di stasiun itu sudah beralih fungsi sehingga membuat PT KAI sulit untuk memperluas bangunan stasiun atau tidak. Jika memang lahan tersebut sudah beralih fungsi sehingga membuat area stasiun jadi semakin sempit.
Maka Komisi V DPR RI akan meminta lahan milik PT KAI di sekitar stasiun kereta api yang sudah beralih fungsi untuk dikembalikan fungsinya. Hal tersebut menurut Hanna dan Etha semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum pengguna kereta api.(ayu/dpr/bhc/rby) |
